Guru Dilarang Jadi Calon Kades

“Disadur Dari Pidato Bupati dalam Acara Silaturahmi PNS dan CPNS se Kecamatan Pitumpanua”

Ketgam : (Dari kanan) Bupati Wajo A Burhanuddin Unru – Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda – Ketua DPRD Wajo HM Yunus Panaungi (Foto : Red)

Wajo, MC – Bupati Wajo A Burhanuddin Unru menegaskan agar guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak ikut mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) yang akan dilaksanakan nanti.

Mantan Sekda Wajo ini menilai, keikutsertaan guru dalam Pilkades akan mengurangi kuota guru PNS yang bertugas di Kabupaten Wajo. Dijelaskan, untuk formasi tenaga pendidik, kabupaten Wajo kekurangan guru sebanyak 1600 orang.

“Dalam Pilkades nanti saya tegaskan guru berstatus PNS tidak ikut mancalonkan diri sebagai kepala desa. Kabupaten Wajo masih kekurangan guru bahkan perlu untuk dilakukan penambahan,” ungkap Burhanuddin saat beri arahan dalam silaturahmi dengan PNS dan CPNS se Kecamatan Pitumpanua, akhir pekan kemarin.

Burhanuddin mengurai bahwa untuk mengisi kekurangan guru yang ada, pemerintah kabupaten Wajo telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) dengan guru berstatus honor. Guru honor ini pula akan mendapat tunjangan sertifikasi sama seperti guru berstatus PNS.

Dia mengungkap bahwa, Kabupaten Wajo adalah kabupaten pertama di Indonesia yang memberikan sertifikasi kepada guru honor yang memenuhi syarat.

“Pemerintah kabupaten Wajo adalah kabupaten pertama di Indonesia yang melaksanakan metode ini. Guru berstatus honorer dan memenuhi syarat, mendapat tunjangan sertifikasi dari pemerintah daerah,” terang Bupati.

Lebih lanjut Burhanuddin paparkan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, Bupati akan mengembalikan guru PNS yang saat ini bertugas di-instansi daerah.

“Kita akan kembalikan guru-guru ini ke unit kerjanya masing-masing, termasuk yang saat ini bertugas di SKPD,” terang Burhanuddin. (adv)

Penulis : Nur Asri, SH