Hadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, Komisi Informasi Perkuat Badan Publik

KIP RIKomisi Informasi Pusat RI

Jakarta, MC – Komisi Informasi Se-Indonesia melakukan konsolidasi nasional guna menentukan agenda-agenda prioritas yang akan menjadi acuan kerja bagi seluruh Komisi Informasi baik ditingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota, Jumat – Minggu (21-23 Agustus 2015) di Hotel Atria, Tangerang.

Lembaga-lembaga mandiri yang dibentuk berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) tersebut direncanakan akan membahas setidaknya tiga tema penting yang sangat aktual bagi bangsa Indonesia ke depan.

Pertama, peran komisi informasi dalam memperkokoh badan publik menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kedua, meningkatkan kualitas keterbukaan informasi publik sebagai bentuk peran serta indonesia dalam Open Government Partnership. Dan Ketiga, keterbukaan informasi publik untuk mewujudkan pilkada serentak yang demokratis.

Ketiga tema tersebut dirasa sangat relevan jika dilihat dari dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan dalam konsolidasi nantinya muncul tema-tema lain yang tidak kalah penting dengan ketiga tema tersebut.

Menurut Komsioner Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) Evy Trisulo, dalam konteks MEA misalnya, informasi publik amat penting bagi masyarakat khususnya para pengusaha lokal yang mau tidak mau akan berhadap-hadapan langsung dengan pengusaha asing.

“Tanpa dukungan informasi yang cukup dari badan publik yang berhubungan dengan perekonomian, perizinan, tenaga kerja, komoditas, keuangan, dan lainnya, akan sulit bagi pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha asing yang relatif lebih kaya akan informasi” ujar Komisioner Bidang Kelembagaan ini.

Untuk itulah, kata Evy, tidak hanya masyarakat saja yang harus siap menghadapi gelombang produk dan pengusaha asing ke Indonesia, tapi juga badan publik harus lebih proaktif dalam memberikan informasi publik yang diperlukan masyarakat khususnya yang berprofesi sebagai pengusaha sesuai dengan UU KIP.

Evy melanjutkan, banyak pihak berharap hadirnya UU KIP mampu mendorong iklim keterbukaan yang luas di berbagai level kehidupan masyarakat. Keterbukaan informasi publik diyakini dapat menjadi sarana penting untuk mengembangkan masyarakat informasi. Yakni masyarakat yang melakukan kegiatan distribusi, penggunaan, dan manipulasi informasi dalam aktivitas Ekonomi, Politik, dan Budaya secara signifikan.

“Kami berharap badan publik dapat segera meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungannya guna mendukung persaingan pengusaha lokal dalam menghadapi MEA yang akan berlaku pada Desember 2015,” tutur Evy seperti dalam rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Kamis, 20/8 kemarin.

Konsolidasi nasional yang bertajuk Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi Se-Indonesia ini merupakan agenda pengantar untuk menuju Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pada 15-17 Oktober 2015 di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hasil Rakernis yang dihadiri oleh 28 Komisi Informasi Provinsi/Kabupaten/Kota ini nantinya akan dirinci dan disepakati saat Rakornas 2015. (red)

Sumber : Komisi Informasi Pusat RI