Hampir Sebulan BPK Audit RSU Lamaddukkelleng

Wajo, MC – Plt Kepala Rumah Sakit Umum (RSU) Lamaddukkelleng Sengkang – Kabupaten Wajo, Dr Baso Rahmanuddin mengungkap pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berjalan hampir sebulan lebih.

Dia menceritakan, pemeriksaan itu bahkan dilakukan siang hingga malam hari. Dan hasilnya, sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP) kinerja RSU Lamaddukkelleng menunjukkan bahwa pengelolaan rawat inap “cukup efektif” dan atas pengelolaan pendapatan dan piutang juga menunjukkan hasil yang “cukup efektif” pula.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK hampir sebulan lebih, bahkan saat pemeriksaan auditor melakukannya siang sampai malam hari,” ungkap Rahmanuddin saat membedah buku LHP BPK di Ruang kerjanya, Rabu, 10/12 kemarin.

Kepada wartawan Rahmanuddin juga mengaku bahwa dalam pengauditan, BPK memanggil satu persatu petugas terkait pengelolaan rawat inap dan pengelolaan pendapatan dan piutang RSU.

“Sehingga mungkin tidak ada lagi yang ketinggalan, semua telah diperiksa dan hasilnya menyimpulkan seperti itu tadi, cukup efektif,” pungkas Rahmanuddin kembali.

Namun demikian Rahmanuddin tak menampik bahwa yang menjadi temuan dalam LHP tersebut salah satunya terkait pengelolaan anggaran RSU dalam hal perhitungan dan penetapan atas pendapatan RSU.

“Itu karena ketidaktelitian operator SIMRS menginput tindakan sesuai rekam medis kedalam billing system SIMRS. BPK menilai, petugas yang melakukan verifikasi atas pendapatan dari pasien umum dan Jamkesda tidak teliti dalam melakukan verifikasi,” pungkas Rahmanuddin.

Begitupula dengan masalah penagihan dan pembayaran atas pendapatan RSU Lamaddukkelleng, BPK dalam LHP-nya menjelaskan bahwa RSU belum memiliki aturan internal RSU yang mengatur tentang jadwal pengajuan klaim Jamkesda, penyetoran pendapatan tunai ke rekening belum semua tepat waktu dan tepat jumlah.

Sementara dalam hal pencatatan dan pelaporan atas pendapatan RSU juga menjadi perhatian BPK dengan melihat kondisi tidak adanya kebijakan akuntansi RSU, pendapatan parkir yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, pendapatan yang tidak dicatat tepat waktu, tidak sesuai dengan kode rekeningnya, dan dokumen pencatatan yang tidak sesuai dengan pedoman penataanusahaan keuangan serta tidak dilakukannya penjurnalan piutang.

“Semua itu dijelaskan secara rinci dalam LHP, dan tentu akan menjadi perhatian bagi RSU untuk disempurnakan, kendala-kendala yang ditemukan akan segera diperbaiki dan saya berkomitmen melakukan penyempurnaan seperti apa yang diinstruksikan dalam LHP-BPK,” pungkas Rahmanuddin.

Penulis : Nur Asri, SH