HANURA Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Pembangunan Pulau Laut Cina Selatan

Logo Partai Hanura Logo Partai HANURA

Jakarta, MC – Pemerintah ditutut untuk segera mempercepat proses Pembangunan dan Pemanfaatan Pulau – Pulau Kecil Terluar (PPKT) khususnya yang berada di wilayah Laut Cina Selatan.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Balitbang DPP Partai HANURA Dr. Kasman Emka menanggapi hasil putusan Mahkamah Arbiterase UNCLOS di Den Haag (Selasa, 12/7 lalu) terkait keberatan Filipina atas klaim Cina di wilayah perairan Laut Cina Selatan atau yang dikenal dengan ‘The Nine Dash Line’.

Menurut Kasman, hasil keputusan ini berpotensi menimbulkan konflik yang lebih dalam di wilayah laut Cina Selatan mengingat Cina menolak hasil keputusan arbitrase tersebut dengan menyatakan bahwa keputusan itu jelas-jelas akan mengintensifkan konflik dan bahkan konfrontasi di wilayah perairan tersebut.

Sebagaimana diketahui Mahkamah Arbitrase dalam putusannya menolak klaim China atas Laut Cina Selatan.

“Terkait hal itu, maka sangat disayangkan jika pemerintah selama ini tidak serius memperhatikan eksistensi PPKT, padahal pulau-pulau kecil tersebut mengemban misi politis yang sangat penting bagi negara, dimana di kawasan tersebut terdapat Titik Dasar (TD) dan Titik Referensi (TR) sebagai penentuan batas kedaulatan dan yuridiksi perairan Indonesia termasuk yang bersinggungan dengan klaim Cina dalam the nine dash line,” kata Kasman merujuk pada Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT.

“Saya tidak mengerti mengapa Pemerintah abai terhadap sesuatu yang begitu sakral ‘PPKT’ bagi kepentingan kedaulatan bangsa dan Negara,” lanjut Kasman seperti dalam rilis yang diterima MEDIACELEBES.

Pemanfaatan PPKT sebenarnya telah diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 yang didalamnya menyebutkan bahwa pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan untuk pertahanan dan keamanan, kesejahteraan masyarakat dan/atau pelestarian lingkungan. Hanya saja Pemerintah terkesan mengenyampingkan proses pemanfaatan PPKT.

“Jika ini terus berlanjut maka Indonesia akan diperhadapkan pada posisi lemah dalam menghadapi konflik yang mungkin berkepanjangan di wilayah Perairan Laut China Selatan,” tegas Kasman kembali.

Meski demikian, Kasman tidak menampik bahwa secara keseluruhan Pemerintah melalui Direktorat Perencanaan Ruang Laut telah mulai melakukan upaya pengembangan.

“Saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Dr. Subandono ‘Direktur Perencanaan Ruang Laut KKP’ terkait rencana pengembangan PPKT meskipun masih ada beberapa hal yang perlu dievaluasi, khususnya kajian pertahanan dan keamanan pada setiap perencanaan PPKT,” ulas Kasman menutup pembicaraan. (Data diolah berdasarkan sumber MEDIACELEBES)