Hari ini, DPRD Kabupaten Wajo Tetapkan Perda Pilkades

“Dari Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Wajo terkait Penetapan Ranperda tentang Pilkades”

Penyerahan naskah Perda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa oleh Ketua DPRD Wajo kepada Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda

Wajo, MC – Setelah menjalani proses pembahasan hingga beberapa bulan, akhirnya DPRD Kabupaten Wajo menetapkan Rancangan Perda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa menjadi sebuah Peraturan Daerah (Perda).

Penetapan Perda ini ditandai dengan penandatanganan berita acara sekaligus penyerahan naskah Perda oleh Ketua DPRD Wajo HM Yunus Panaungi kepada Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda di Gedung DPRD Wajo, Sabtu, 21/2.

Penyerahan ini digelar dalam Rapat paripurna tingkat pertama, masa sidang kedua, pembicaraan tingkat pertama tahun 2015. Penetapan Perda dihadiri oleh 37 dari 40 anggota DPRD Kabupaten Wajo, Forum Muspida, Kepala SKPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se Kabupaten Wajo.

Juru bicara Pansus H Musa yang juga Sekretaris Pansus mengungkap bahwa pembahasan Rancangan Perda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa ini menjalani proses pembahasan sebanyak tujuh kali pertemuan sejak diusulkan oleh pihak eksekutif bulan November 2014 lalu.

Legislator Partai Bulan Bintang (PBB) Wajo ini menjelaskan, dalam Ranperda dilakukan beberapa perubahan yang salah satunya adalah menghapus kata “Pelantikan” pada judul Rancangan Perda.

Lebih lanjut Musa membacakan bahwa DPRD Kabupaten Wajo dalam pembahasan juga melakukan beberapa perubahan lainnya yang dirangkum menjadi hasil rapat dengan memperhatikan tanggapan dan saran dari pihak Pansus I DPRD Kabupaten Wajo serta pihak SKPD terkait yang secara keseluruhan berjumlah 41 poin penjelasan.

Penetapan Perda juga mengacuh pada surat hasil asistensi Ranperda pada biro hukum dan HAM Propinsi Sulsel dengan no : 1251/XII/Huk dan HAM sebanyak 4 poin.

“Bahagian-bahagian tersebut merupakan pertimbangan dalam penyempurnaan Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Masa Jabatan Kepala Desa yang tak terpisahkan,” terang Musa.

Sementara itu Bupati Wajo A Burhanuddin Unru melalui Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda dalam sambutannya mengungkap bahwa Penetapan Perda tersebut menjadi hal penting bagi pemerintah dan masyarakat Kabupaten Wajo. Mengingat, pesta demokrasi pemilihan kepala desa (Pilkades) di Wajo sudah dianggap mendesak untuk dilaksanakan.

Dia menjelaskan, dari 128 Desa yang ada di Kabupaten Wajo, 108 diantaranaya telah berakhir masa jabatannya tahun 2015 ini.

“Dengan ditetapkannya Perda maka pemerintah daerah akan segera melakukan persiapan pelaksanaan Pilkades sesuai dengan jadwal, tahapan dan mekanisme yang ada,” terang Syahrir. (adv)

Penulis : Nur Asri, SH