Hari ini, Pemda Wajo Berlakukan Lima Hari Kerja

(Gambar Ilustrasi) Logo Kabupaten Wajo

Wajo, MC – Kebijakan lima hari kerja lingkup pemerintah kabupaten Wajo mulai diberlakukan hari ini, Kamis 1 Februari 2018.

Kebijakan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bupati Wajo Nomor 21 Tahun 2018 tentang penetapan pelaksanaan lima hari kerja bagi aparatur dilingkungan pemerintah kabupaten Wajo.

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana (Ortala) kabupaten Wajo Muhammad Ilyas mengungkap, penerapan kebijakan lima hari kerja merupakan keinginan pegawai yang diputuskan melalui rapat koordinasi bersama Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru beberapa hari yang lalu.

Ia menjelaskan bahwa, kebijakan lima hari kerja sudah pernah diuji coba sebelumnya, akan tetapi kurang efektif terhadap disiplin jam kerja pegawai.

“Kala itu banyak pegawai yang molor setelah istirahat, tidak kembali kekantor sehingga berimbas pada tugas pelayanan kepada masyarakat”, ujar Ilyas, Rabu, 31 Januari 2018 kemarin.

Namun sekarang, setelah diterapkannya kebijakan Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) pegawai, sudah ada instrumen bagi pemerintah untuk mengukur kedisiplinan pegawai secara objektif melalui penggunaan absensi elektronik finger print.

“Melalui instrumen itulah sehingga pemerintah menetapkan kebijakan lima hari kerja, kinerja dan kedisiplinan pegawai sudah bisa terukur secara objektif”, jelas Ilyas.

Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Pemda Wajo, Muhammad Ilyas

Lanjut mantan Sekcam Tempe ini menambahkan, bahwa kebijakan tersebut memberi sedikit penekanan pada unit kerja yang sifatnya pelayanan langsung kepada masyarakat. Disamping bertugas dari pagi sampai sore dalam lima hari kerja, pada kondisi tertentu diwajibkan untuk tetap membuka pelayanan.

“Seperti pada unit kesehatan alami pertambahan jam pelayanan diluar lima hari kerja yakni pada hari sabtu dan minggu yang sifatnya darurat dengan metode shift time petugas. Begitupun dengan unit lainnya seperti Dishub, PMK dan Satpol PP tetap membuka jadwal tugas pada hari sabtu dan minggu”, pungkas Ilyas.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa kebijakan itu juga berlaku bagi pegawai badan usaha milik daerah (BUMD) dan aparatur pemerintah desa.

Ketentuan bagi BUMD diatur dalam pasal 8 yang berbunyi “peraturan bupati ini berlaku bagi pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap dan pegawai BUMD” dan aparatur pemerintah desa diminta untuk menyesuaikan sebagaimana diatur dalam pasal 10 yang berbunyi “pelaksanaan lima hari kerja dilingkungan pemerintah desa mengacuh pada peraturan bupati”.

“Aturan ini berlaku untuk semua, kecuali satuan pendidikan formal dan non formal mulai dari TK, SD, SMP dan SKB masih berlaku 6 hari kerja seperti yang diatur dalam pasal 7 dalam peraturan bupati ini”, terang Ilyas. (MC)