Hebat…DPRD Sulsel Sebut Perda Pilkades di Wajo Implementatif dan Zero Potensi Konflik

Komisi A DPRD Sulsel Asisten Bidang Pemerintahan Umum Pemda Wajo, A Maddukkelleng Oddang serahkan naskah Perda dan Perbup tentang Pilkades Serentak kepada Ketua Komisi A DPRD Sulsel, AM Yaqin Padjalangi

Wajo, MC – Anggota Komisi A DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Arum Spink mengapresiasi produk hukum (Peraturan Daerah, red) yang dijadikan acuan oleh pemerintah daerah Kabupaten Wajo dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara Serentak untuk 108 desa di Wajo, beberapa waktu lalu.

Dia menilai Perda yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Masa Jabatan Kepala Desa ini implementatif dan zero potensi konflik. Berbeda dengan beberapa produk hukum yang dijadikan acuan dibeberapa daerah lain-nya di Sulawesi Selatan, masih banyak yang menuai konflik dan belum bisa menyelesaikan sengketa pemilihan.

“Saya apresiasi Perda yang mengatur tentang pelaksanaan pilkades serentak di Wajo ini, produk hukum yang diterapkan tersebut implementatif dibanding beberapa produk hukum yang pernah saya amati sebelumnya. Seperti hal-nya di Bulukumba, pelaksanaan Pilkades didaerah itu hingga kini masih menyisakan konflik dan belum bisa terselesaikan. Akibatnya, banyak gugatan yang masuk ke PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) terkait pelaksanaan Pilkades didaerah itu,” ujar Arum saat mengorek informasi tentang Perda Pilkades dalam kunjungan kerja Komisi A DPRD Sulsel di Kabupaten Wajo, Rabu (3/2).

DSC_0017 (Ketgam : Ketua Komisi A DPRD Sulsel, AM Yaqin Padjalangi)

Menanggapi apresiasi legislator Partai NasDem Sulsel ini, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri menerangkan bahwa Perda pilkades serentak di Kabupaten Wajo memang diramu secara spesifik untuk menghindari, meminimalisir dan meredakan konflik.

Gugatan atau komplain yang ada harus terselesaikan setiap tahapan sebelum melangkah ketahapan selanjutnya.

Misalkan saja dalam penyelesaian sengketa hasil perhitungan suara, para calon kepala desa hanya diberi ruang selama dua hari pasca penghitungan suara untuk melakukan gugatan. Gugatan dilakukan sebelum Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) menetapkan kandidat terpilih dalam pemilihan di-desanya.

Begitupula dengan syarat yang mangatur tentang administasi bakal calon, itu tertuang dalam Perda dan melibatkan beberapa lembaga terkait untuk memverifikasi dan atau mengesahkan berkas bakal calon sebelum masa pendaftaran dan penetapan bakal calon yang lulus berkas ditetapkan.

“Seperti halnya surat keterangan domisili dan bertempat tinggal bakal calon, itu diverifikasi dan disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atau tentang keabsahan ijazah ditangani oleh Dinas Pendidikan. Jadi, semua harus memenuhi syarat dan terselesaikan sebelum melangkah ketahapan selanjutnya,” jelas Ancu (sapaan Syamsul Bahri).

DSC_0004 (Ketgam : Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri)

Lanjut mantan Camat Bola ini menerangkan bahwa dalam tahapan pilkades, Perda yang dibuat juga mengatur tentang pelaksanaan uji kompetensi dan wawancara kepada para bakal calon kepala desa. Proses ini dilakukan untuk menentukan minimal dua maksimal lima bakal calon seperti yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Mengacuh dari Undang-undang tersebut, syarat dan persyaratan yang mengatur tentang pelaksanaan uji kompetensi dan wawancara ini kemudian dijabarkan lebih spesifik dalam Perda sehingga tujuan yang ingin dicapai yakni membatasi jumlah calon dan menggugurkan bakal calon yang lebih dari lima dalam satu desa pemilihan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komplain,” terang Ancu.

Sekedar diketahui, selain untuk menggali Perda tentang Tata Cara Pelaksanaan Pilkades Serentak, kunjungan kerja legislator Komisi A DPRD Sulsel ini juga untuk mengorek informasi tentang penerapan Undang-Undang Desa dan Tapal Batas kepada Pemerintah Kabupaten Wajo.

Rombongan yang dipimpin oleh Ketua Komisi A DPRD Sulsel, AM Yaqin Padjalangi ini disambut secara resmi oleh Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru yang diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan Umum, A Maddukkelleng Oddang, Kepala Bappeda Wajo, A Muslihin, Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah Wajo, A Oddang Pakki, Kepala Inspektorat Daerah Wajo, A Ihsan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wajo, Dahniar Gaffar dan Kepala Bagian Adm Pemerintahan Setda Wajo, A Pallawarukka serta dua orang Legislator DPRD Wajo.

Yaqin Padjalangi mengungkap bahwa kunjungan kerja yang dilakukan ini untuk menggali keterangan tentang penerapan aturan dan perundang-undangan terkait desa ditingkat Kabupaten untuk nantinya dijadikan referensi dalam penyusunan peraturan daerah ditingkat Sulsel.

“Selain Wajo, kami juga berkeliling dan melakukan kunjungan yang sama dibeberapa daerah lain-nya di Sulawesi Selatan,” pungkas Yaqin. (SIPD/K)