Humas Wajo Harap Sinergitas Pers

“Akui Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah Menurun”

Wajo, MC – Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah semakin menurun, kenapa demikian?, selain karena faktor pemerintahnya sendiri, faktor politik juga menjadi salah satu penyebab kepercayaan masyarakat ini kepada pemerintahnya mulai menipis. Maraknya aksi demo menjadi bukti krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Setidaknya, demikian H Alimuddin Kasubag Peliputan dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Wajo saat bertindak menjadi pembicara dalam acara jumpa pers yang dilaksanakan di ruang rapat pimpinan Kantor Bupati Wajo, Senin, 1/12.

Menurutnya, dengan kondisi krisis kepercayaan seperti yang diungkap tadi, maka peran media menjadi sangat penting untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, khususnya dalam upaya pemerintah melaksanakan program-program pembangunan.

“Hadirnya media ditengah masyarakat bisa menjadi penyeimbang, bisa membedakan mana yang salah dan mana benar. Untuk itu hadirnya pers sangat penting karena tanpa pers maka masyarakat akan menjadi buta dan bisu akan perkembangan,” ungkap Alimuddin.

Kendati demikian, Alimuddin mengungkap bahwa peran kehumasan khususnya di Kabupaten Wajo saat ini dapat dikata masih ketinggalan, utamanya dalam aspek kualitas dan kuantitas yang dimiliki Humas.

Harusnya, yang terlibat dalam bidang kehumasan dan yang merupakan public relation adalah aparat dan personil yang menguasai masalah komunikasi, minimal disiplin pendidikannya jebolan sarjana komunikasi.

“Tempo hari, kami melakukan studi kooperatif di salah satu kabupaten di pulau Jawa dan lanjut ke Bali. Disitu struktur kehumasannya lengkap, ditunjang dengan personil yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang handal dan sesuai dengan disiplin pendidikannya. Beda dengan kita disini, personilnya sudah kurang ditambah lagi SDM personil yang kurang memadai,” pungkas Alimuddin.

Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Wajo, Abd Rasyid dalam acara tersebut mengimbau para wartawan untuk tidak takut melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah.

Menurutnya pers adalah lembaga independen yang tentunya harus mengontrol kinerja pemerintah kaitannya dalam upaya pelaksanaan pembangunan.

“Pers adalah lembaga independen, oleh itu lembaga pers haruslah melakukan kritik bilamana dalam pelaksanaan pembangunan ada yang melenceng ataupun perlu mendapat kontrol,” terang Rasyid.

Untuk diketahui, Jumpa pers yang dilaksanakan tersebut menggunakan anggaran pemerintah belanja daerah (APBD). Masing-masing undangan yang hadir diberi dana pengganti biaya transportasi sebesar Rp200ribu/media.

Tema yang diangkat adalah Revatilisasi Peran Humas Pemerintah. Tema itu menurut Alimuddin (Kasubag Peliputan dan Pemberitaan Humas Wajo), sebagai ajakan untuk membangunkan kembali peran humas dalam pembangunanan yang menurutnya saat ini sedang tertidur (vakum).

(Penulis : Nur Asri, SH)