Ini Catatan Komisi III DPR-RI Terkait Pencalonan “Tito” Sebagai Kapolri

Irjen_Polisi_Tito_KarnavianKomjen. Pol. Drs. H.M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D.

Jakarta, MC – Proses fit and proper test terhadap calon Kapolri Komjen Tito Karnavian di Komisi III DPR kemarin (23/6) berjalan mulus.

Jika tidak ada aral melintang, Senin (27/6) esok DPR akan menggelar Rapat Paripurna tentang persetujuan Komisi III terhadap Tito sebagai Kapolri yang baru.

Namun demikian, ada beberapa catatan yang patut diperhatikan oleh Tito setelah dilantik nanti. Seperti soal kerjasama dengan TNI dalam pemberantasan teroris.‎

Anggota Komisi III Taufiqulhadi ‎menyatakan hal ini saat uji kelayakan dan kepatutan berlangsung.

“Kita memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada segala upaya kepolisian untuk memburu Santoso di belantara hutan Poso. Walaupun hingga saat ini belum berhasil menangkap tokoh teroris Poso itu. Apakah (nantinya) bapak akan meminta bantuan TNI atau tetap percaya dengan kekuatan yang dimiliki kepolisian ?” Tanya Taufiq seperti dalam rilis yang diterima MEDIACELEBES, Jumat, 24/6.

Pertanyaan ini dilatari oleh gaya Densus 88 saat melakukan penggerebekan teroris. Menurut politisi NasDem ini, gaya tersebut layaknya di medan perang.‎

Dalam hematnya, apakah tidak berlebihan meringkus hanya satu atau dua orang dengan kekuatan super lengkap. “Saya kira kalau hanya satu orang teroris, apakah tidak bisa hanya menggunakan lima personel saja,” ujarnya.

Hal ini ditambah, dalam proses revisi UU anti terorisme, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme juga tengah ‎‎dalam pembahasan serius.

Selain terorisme, catatan penting yang jadi tantangan bagi Tito ke depan adalah soal perilaku intoleran dari sebagaian warga dan organisasi yang anti Pancasila.‎

“Ada organisasi yang sangat sibuk sekali mendirikan khilafah. Nah, bagaimana bapak dalam memandang dan memperlakukan organisasi semacam ini dalam konteks berbangsa dan bernegara?” Tuturnya.

Catatan lain datang dari kolega Taufiq, Akbar Faizal. Dia mengingatkan Tito akan pentingnya reformasi institusi kepolisian.

Salah satu yang disorot Akbar dalam konteks ini adalah banyaknya jaringan modal yang kerap menguasai jaringan hukum di Indonesia.

“Bagaimana posisi dan sikap anda dalam konteks profesionalisme terhadap jejaring modal di jejaring hukum kita,” tanya Akbar mengakhiri. (Diolah dari sumber MEDIACELEBES)