Ini Kalimat Penolakan KONTRA Terhadap Dana Aspirasi DPR – RI

Dana Aspirasi Akal Licik Dewan Untuk Legalisasi Perampokan Uang Negara

Usulan Badan Anggaran (Banggar) DPR terkait dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota DPR menuai kecaman dari kalangan aktivis. Selain rawan dikorupsi, anggaran tersebut juga rentan diselewengkan untuk kepentingan politik.

Kami dari “Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia” (KONTRA), menolak keras hal tersebut dan berdasarkan kajian men­gnyatakan bahwa, pengajuan dana aspirasi senilai Rp 11,2 triliun untuk 560 anggota DPRini memiliki se­jumlah masalah.

“Ada beberapa permasalahan terkait dana aspi­rasi ini. Pertama, belum ada pen­gaturan yang detail mengenai skema operasional pelaksanaan dan pertanggungjawabannya,”.

Kami melihat, dana aspirasi akan memunculkan benturan kewenangan dalam pelaksanaan pengelolaan APBN antara pemerintah dengan DPR. “Dana aspirasi juga berpotensi menjadi sarana bancakan anggaran oleh anggota DPR dan sarat dengan kepentingan politis pribadi anggota se­hingga berpotensi mengabaikan prinsip performance budgeting dalam pengelolaannya serta melemahkan fungsi pengawasan DPR,”.

Saya selaku direktur executive KONTRA mengusulkan, sebelum mengajukan dana aspirasi, DPR terlebih dahulu harus mem­perjelas pengaturan mengenai transparansi dan akuntabilitas dana aspirasi ini. “DPR harus memperjelas ruang lingkup atau batasan dari segi jumlah dan anggaran serta tolak ukur kinerjanya,”.

Kami juga menyatakankan dengan tegas, dana aspi­rasi DPR kami curigai bukan untuk kepentingan rakyat, sudah jelas arahnya untuk kepentingan pribadi-pribadi anggota DPR. Dana tersebut rentan digunakan untuk menyandera masyarakat agar mengikuti arah politik DPR. “Dana aspi­rasi hanya untuk dana suap dari DPR untuk warga.

Dana ini diharapkan oleh DPR sebagai dana celengan yang ditanam atau diberikan kepada warga agar suatu saat nanti, warga yang menerima dana celengan ini mematuhi apa kehendak politik DPR ini,”. Kami menilai, dana aspirasi yang bersumber dari APBN ini rawan untuk dikorupsi. Apalagi DPR bukan lembaga eksekutif yang bisa mengelola anggaran. Untuk itu, kami tegas menolak keras dan mendesak agar pengajuan dana aspirasi itu ditolak.

“Sekiranya jikalau ada aspirasi rakyat dis­erahkan saja kepada eksekutif, itulah fungsinya anggota DPR mewakili rakyat termaksud lantang beraspirasi sebab fungsinya memang selaku legislatif, bukan mau dijadikan duit sebe­sar Rp 20 miliar untuk satu ang­gota Dewan. Jadi dana aspirasi ini hanya akal-akalan Dewan untuk menghindari hukum, tapi berniat untuk merampok uang pajak negara secara legal,”.

Untuk itu kami menghimbau semua teman-teman seluruh element aktivis untuk satu suara menolak hal ini, perlu kita konsolidasi untuk turun ke jalan menolak keras ini, mungkin melakukan aksi

“Gerakan Duduki DPR” sungguh sangat tidak etis di tengah sorotan tajam terkait rendahnya kinerja DPR dan sejumlah persoalan korupsi yang menjerat anggota DPR, membuat kebijakan yang sangat kontroversi, hal ini betul-betul menambah daftar panjang coreng hitam dan kotor kinerja wakil rakyat kita di parlemen.

Jakarta, 12 Juni 2015
KONTRA (Komite Nasional Anti Korupsi Indonesia)

Andi Awal Mangantarang
Direktur Executive Pusat