Ini Penjelasan Singkat BPMPDK Terkait Regulasi Pencairan Dana Desa

Bupati Wajo BPMPDK Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru saat beri arahan kepada para kepala desa

Wajo, MC – Pencairan Dana Desa (DD) yang tidak lain merupakan sumber penganggaran hasil transfer pemerintah pusat melalui kas daerah dan diteruskan kepada masing-masing desa di Kabupaten Wajo diperkirakan terlaksana bulan April mendatang.

Proses pencairan anggaran sebesar Rp 87.194.141.000* tersebut akan dilakukan secara bertahap untuk 3 (tiga) kali pencairan dalam satu tahun anggaran.

Pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) masih berpedoman pada regulasi pencairan tahun sebelumnya (tiga tahap pencairan), belum merunut pada regulasi baru yakni pencairan dua tahap seperti yang diwacanakan oleh pemerintah pusat.

“Kita masih berpedoman pada regulasi sebelumnya. Kalaupun ternyata dibelakang hari ada perubahan seperti yang diwacanakan oleh Menteri Desa (Marwan Jafar, red) percepatapan pencairan hanya dua tahap dalam setahun, maka kita harus menurut pada regulasi baru tersebut. Namun yang jelas, saat ini kita masih menunggu regulasi dalam bentuk tertulis dari Kementerian Desa terkait proses pencairan,” ujar Kepala BPMDPK Wajo, Syamsul Bahri saat beri materi dalam kegiatan Pembinaan Tekhnis Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tanasitolo, Sabtu, 26/3.

Begitupula dengan proses pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) yang keseluruhan berjumlah Rp 36.636.377.642*, pemerintah daerah masih menganut pada regulasi sebelumnya yakni pencairan untuk 2 (dua) tahap dengan metode pembagian 50 : 50 dalam satu tahun anggaran.

“Formatnya masih sama dengan tahun sebelumnya, bahkan format itu terlampir dalam Peraturan Bupati (Perbup) yang dibagikan kepada masing-masing desa tempo hari. Cukup Perbup itu yang dipedomani untuk penyusunan usulan pencairan agar proses pencairan bisa secepatnya dilakukan, namun tentu setelah melalui proses verifikasi dan mendapat persetujuan dari pemerintah daerah,” jelas Ancu (sapaan Syamsul Bahri).

Syamsul Bahri 1 (Ketgam : Kepala BPMPDK Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri)

Lanjut dijelaskan, selain regulasi tentang proses pencairan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, Ketua Ikatan Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Wajo ini juga menerangkan proses pencairan untuk dana Bagi Hasil Pajak (BHP) yang tahun ini sudah dialokasikan oleh pemerintah ditingkat desa.

Dia mengungkap bahwa proses pencairan BHP sama halnya dengan ADD yaitu dilakukan sebanyak dua tahap dalam kurung waktu satu tahun.

“Dana BHP ini sebenarnya tidak seberapa jika dibanding dengan besaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Namun, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana pemerintah desa mengelola anggaran BHP tersebut secara efesien dan tepat sasaran. Bila perlu, pemerintah desa jangan dulu mengusul kendaraan operasional karena pasti tidak akan mencukupi kebutuhan pemerintah desa. Akan lebih bermanfaat jika pemerintah desa melaksanakan kegiatan bimbingan kepada para petugas perpajakan, atau menggunakan anggaran tersebut (BPH, red) untuk melakukan pengadaan peralatan pendukung perpajakan ditingkat desa,” terang Ancu.

Sekedar diketahui, penjelasan singkat tentang proses pencairan sumber anggaran pemerintah desa tersebut dipaparkan oleh Kepala BPMPDK Wajo dalam acara Pembinaan Tekhnis Peningkatan Kualitas Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah tingkat Kecamatan Tanasitolo.

Acara itu dibuka langsung oleh Camat Tanasitolo, Andi Bau Manussa yang dihadiri oleh para Kepala Desa, Sekretaris Desa, utusan LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan beberapa undangan lain.

Syamsul Bahri atas pelaksanaan kegiatan tersebut mengungkap apresiasi, itu kata Dia, adalah bentuk keterlibatan secara langsung pemerintah kecamatan Tanasitolo dalam melakukan pembinaan dan mengarahkan pelaksanaan pemerintahan desa-nya untuk mendapat pencerahan terkait pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan dana yang dialokasikan pemerintah ketingkat desa. (SIPD/K)