Ini Tanggapan Bupati, Wabup dan Sekda Wajo Terkait LKPD BPK

WTPBuku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wajo

Wajo, MC – Keberhasilan pemerintah daerah Kabupaten Wajo meraih Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Wajo tahun 2015 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulawesi Selatan periode tahun 2016 ini disebut sebagai keberhasilan bersama, bukan atas jasa sebahagian pihak atau orang per-orangan.

“Keberhasilan ini bukan atas jasa siapa-siapa, semua berjasa sehingga kabupaten Wajo meraih predikat WTP, memang jika sesuatu dikerjakan dengan baik oleh orang pintar, tekun dan mau berhasil maka hasilnya pasti akan seperti ini,” ujar Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru saat beri arahan dalam rapat tindak lanjut LKPD BPK tahun 2015 di Gedung BCC Sengkang, Minggu, 5/6 lalu.

Dijelaskan, Kabupaten Wajo hampir beberapa tahun terakhir tidak pernah meraih WTP, dan baru kali ini predikat tersebut berhasil diperoleh berkat kerja keras semua unsur, baik ditataran pimpinan, SKPD hingga para staf keuangan dan perencanaan.

“Oleh itu predikat ini harus lebih ditingkatkan, bahkan bila perlu masing-masing SKPD menganggarkan kegiatan konsultasi ketingkat BPK agar dalam penyusunan laporan berjalan dengan baik dan sesuai aturan,” tutur Bupati.

Sementara itu, Sekda Wajo H Firdaus Perkesi diawal acara mengajak seluruh kepala SKPD untuk taat aturan dalam pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban. Ia mengimbau SKPD untuk mempersiapkan diri dan melakukan perbaikan terhadap temuan yang ada.

“Mempersiapkan diri alam arti kata memperbaiki yang salah dan meluruskan yang bengkok-bengkok sehingga apa yang dilakukan baik dan benar sesuai aturan,” papar Sekda.

Lebih lanjut mantan Sekretaris DPRD Wajo ini menerangkan sasaran pemeriksaan BPK ; pertama, sistem pengendalian intern artinya bagaimana SKPD bisa mengawal pelaksanaan kegiatannya, kedua adalah kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, ketiga adalah efektifitas penggunaan dan keempat pengungkapan dana-dana yang dilakukan.

“Jangan kita buat pernyataan yang tidak jelas, semua harus jelas, misalkan saja setiap pembelian harus dilengkapi dengan kwitansi, begitupula dengan pengandaan barang dan jasa semua aturan harus dilakukan, jangan hanya seolah-olah melakukan pengadaan padahal tidak,” tegas Sekda.

Sedangkan Wakil Bupati Wajo Andi Syahrir Kube Dauda menanggapi WTP mengajak seluruh elemen terkait untuk bersama mengawal pelaksanaan laporan pertanggungjawaban oleh masing-masing instansi.

Minimal, kata ASK (inisial Wabup) dilakukan asistensi secara berkala oleh Sekda bersama aparat terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban agar pekerjaan yang tadinya berat menjadi lebih ringan.

“Mempertahankan prestasi sebenarnya lebih berat dibanding meraih, kalau kita berhasil WTP kali ini, bukan berarti kita bisa meraihnya kembali tahun depan. Namun, jika kita bisa memperbaiki apa yang kurang, maka harapan untuk mempertahankan WTP cukup besar,” tutur Wabup. (Red/MC)