Inilah Komentar Mereka Tentang Seleksi Calon Kepala Desa

Wajo, MC – Rencana pemerintah kabupaten Wajo untuk melaksanakan seleksi atau fit and propertest seperti yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mendapat apresiasi dari beberapa Bakal Calon (Balon) Kepala Desa, baik yang akan maju kembali sebagai incumbent maupun pendatang baru.

Mereka menilai, apa yang direncanakan oleh pemerintah ini sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa agar lebih meningkat dari sebelumnya.

Seperti yang diungkap oleh salah seorang Bakal Calon Incumbent yang kini masih aktif menjabat sebagai Kepala Desa. Sebut saja, Andi Fajar Bakti Kades Waetuwo Kecamatan Tanasitolo.

Dia sependapat bilaman pemerintah berlakukan aturan itu, karena menurutnya seleksi atau fit and propertest yang dilaksanakan bisa menjadi takaran bagi siapapun yang akan akan maju mencalonkan diri.

Jangan sampai, kata Dia, calon. Incumbent maupun pendatang baru, tidak tahu berbicara didepan umum, gugup dan takut berhadapan dengan Bupati dan Camat ataukah demam panggung ketika memaparkan visi, misi dan program yang akan ditawarkan kepada masyarakat.

“Ini menyangkut pembangunan masyarakat dan desa, sehingga pemimpin yang terpilih nantinya diharap lebih berkualitas. Untuk mengetahui kualitas dan kemampuan dari para calon, tidak berdasarkan asumsi, namun harus dengan mengikuti seleksi, baik tertulis maupun tidak tertulis,” pungkas Fajar.

Namun demikian, Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya tahun 2016 mendatang ini juga menyarankan, pemerintah agar dalam pelaksanaan tahapan Pilkades ini berjalan dengan baik dan objektif.

“Sebaiknya seperti itu, sekali mau disempurnakan sekalian sempurnakan tahapannya. Mulai dari tahap verifikasi berkas sekalipun harus diteliti dengan baik. Begitupula misalkan ada tahapan seleksi baca tulis Al-Qur’an ataukah menghafal Pancasila agar tim seleksi lebih teliti dan bersikap objektif,” pungkas Fajar.

Hal sama juga diutarakan oleh Sultan dan Ali Patangari, bakal calon Kepala Desa yang disebut-sebut akan maju bersaing dalam Pilkades Januari 2015 mendatang. Mereka bersedia bilamana pemerintah ingin melakukan seleksi atau fit and propertest.

“Saya bersedia bila pemerintah memberlakukan perda tentang itu. Disitu masyarakat bisa menilai mana yang lebih layak dan mampu untuk menjadi seorang pemimpin. Karena, jangan sampai asal maju saja mencalonkan diri tanpa melihat kemampuan para bakal calon, termasuk juga para incumbent, mereka harus diseleksi, karena saat ini mungkin banyak Kepala Desa yang hanya mengenakan lambang Garuda tapi tidak mengerti akan tugas dan fungsi-nya sebagai seorang Kepala Desa,” pungkas keduanya.

Seperti diketahui, rencana pemerintah untuk melaksanakan seleksi atau fit and propertest ini sementara dalam tahap pengajuan Ranperda di tingkat Legislatif DPRD Kabupaten Wajo.

Rencana inipun sempat menuai pendapat beragam dengan penafsiran berbeda (multi tafsir) bahwa jangan sampai aturan itu mengebiri hak demokrasi masayarakat untuk mencalonkan diri.

Andi Munir, salah seorang tokoh masyarakat menilai rencana pemerintah ini sangat tepat, dimana melalui seleksi atau fit and propertest yang dilaksanakan, bisa menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya, bukan berarti bahwa seleksi itu mengebiri hak demokrasi masyarakat.

Kepala Desa itu adalah pejabat publik, jadi yang terpilih haruslah yang berkualitas, visioner dan tidak berdasarkan faktor ketokohan atau keturunan saja.

“Kita ini kan mau kemajuan, ingin agar desa yang ada di Wajo bisa lebih terbangun, masyarakatnya sejahtera dan lebih mandiri. Nah, untuk mencapai hal itu, pastilah pemimpinnya harus berkualitas dan visioner. Makanya, saya sangat sependapat dengan pembentukan Perda itu,” ujar Munir.

Sementara itu, A Bau Salman, salah seorang akademisi di Wajo menilai, Ranperda yang diajukan pemerintah terkait syarat dalam Pilkades ini memang diatur dalam Pasal 33 Undang – Undang no 6 Tahun 2014.

Sehingga, kata Dia, apa yang diajukan pemerintah dalam Ranperda untuk melaksanakan seleksi atau fit and propertest kepada para calon bisa saja dilakukan.

“Jadi, apa yang dilakukan pemerintah ini sudah benar dan bisa dilakukan karena secara jelas dibolehkan dalam Undang-undang,” pungkas Salman.

(Penulis : Nur Asri, SH)