Input Profil Desa/Kelurahan, BPMPDK Wajo Fasilitasi Aparat Pemdes

dsc_0942Serius, tampak para operator komputer utusan pemerintah desa/kelurahan se Wajo menginput data profil desa/kelurahan dalam rapat evaluasi yang digelar pemerintah daerah

Wajo,MC – Pemerintah daerah kabupaten Wajo dalam hal ini Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo menggelar rapat evaluasi dalam rangka penginputan data profil desa dan kelurahan se Kabupaten Wajo tahun 2016.

Kegiatan yang digelar selama dua hari (25-26 Oktober 2016) ini menghadirkan seluruh operator penginput data utusan masing-masing 142 desa 48 kelurahan se Kabupaten Wajo, di halaman Kantor Telkom Jl Dahlia Sengkang, 25/10.

Kepala BPMPDK Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap, pemerintah daerah dalam hal ini hanya sebatas memfasilitasi pemerintah desa dan kelurahan untuk menginput profil daerah-nya masing-masing.

Melalui kegiatan terpadu itu pula, sambung Ancu (sapaan Syamsul Bahri), pemerintah daerah melakukan pemantauan secara langsung proses penginputan dan mengevaluasi kendala yang dihadapi aparat pemerintah desa dan kelurahan dalam mengejewantahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

“Pemerintah daerah memfasilitasi pemerintah desa dan kelurahan untuk mengakses jaringan internet sehingga masing-masing dapat mengisi format khusus secara online ke-database kementerian dalam negeri,” papar Ancu.

Lebih lanjut mantan Camat Bola ini mengungkap dari jumlah keseluruhan desa dan kelurahan di Wajo, 60 persen diantaranya telah melakukan penginputan dari target 90 persen rampung hingga akhir tahun 2016 ini. Target 90 persen diambil karena masih ada beberapa desa, khususnya desa yang baru dimekarkan mengikut pada profil desa induk pemekaran.

“Data-data yang diinput antara lain ; potensi jumlah penduduk, potensi perkembangan pembangunan, serta beberapa item lain yang telah digariskan Permendagri. Penginputan data juga bertujuan untuk mengetahui profil desa secara detil, apakah berbasis swakarya, swadaya dan atau swasembada,” terang Ancu. (SIPD/K)