Jangan Ragu Belanjakan Dana Desa, Tapi Ingat !, Kepala Desa Tidak Kebal Hukum

Rakernis PemdesKepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri didampingi para Kepala Bidang-nya dalam acara Rakernis Pemerintah Desa/Kelurahan

Wajo, MC – Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru mengimbau para kepala desa untuk tidak ragu-ragu menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sepanjang dana tersebut dipergunakan, dibelanjakan serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, maka tidak perlu ada kata ragu-ragu.

“Jangan ada kepala desa yang ragu-ragu menggunakan dana desa, tetapi, jangan pula ada kepala desa yang coba main-main dengan dana desa tersebut,” tegas Bupati dihadapan ratusan aparat pemerintah desa di Gedung BCC Sengkang, Selasa (16/2).

Diketahui bahwa pemerintah desa tahun ini mengelola anggaran sebesar 900 hingga 1 milyar lebih, sehingga sangat resisten dan rentang akan terjadinya kesalahan, terlebih jika pemerintah desa tidak mengindahkan aturan-aturan yang berlaku serta tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan seperti RPJMDes, APBDes, RKPDes, maupun peraturan-peraturan desa.

“Oleh itu kepada desa diimbau untuk mempersiapkan kemampuan diri, pelajari aturan yang berlaku dan libatkan semua perangkat desa serta unsur terkait. Saya tidak ingin pelaksanaan pemerintahan di-desa menggunakan pola lama, ada gambar tapi tidak ada suara. Kepala desa jangan main sendiri-sendiri dan tidak memberdayakan perangkat-nya didesa,” pungkas Bupati.

DSC_0087Kepala desa, Sekretaris desa dan para undangan dalam acara Rakernis

Lanjut, mantan Sekda Wajo ini mengungkap harapan agar dalam pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan dana desa, pemerintah desa tidak terperosok dalam tindak pelanggaran, penyalagunaan kewenangan, atau kesalahan-kesalahan dalam pengelolaan administasi.

Untuk itu pemerintah daerah menginstruksikan kepada para Camat, SKPD terkait seperti BPMPDK, Bappeda, Keuangan dan Inspektorat untuk terus melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan.

“Bahkan untuk memaksimalkan sekaligus menghindarkan kepala desa bersama perangkat desanya dari kesalahan, pemerintah daerah akan membentuk satuan kerja khusus dan memerintahkan lembaga pengawas tingkat daerah (inspektorat, red) untuk melakukan pemeriksaan secara khusus dan rutin ketingkat desa,” terang Burhanuddin.

Sementara itu, Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri mengungkap bahwa otoritas kepala desa terhadap pengelolaan, penggunaan dan pemanfaatan dana desa cukup besar. Berdasarkan undang-undang tentang desa berikut peraturan terkait desa, seorang kepala desa memegang penuh kekuasaan terhadap pengelolaan anggaran di-desa.

Akan tetapi, jangan karena kewenangan penuh yang diberikan oleh undang-undang dan peraturan terkait lainnya membuat kepala desa bertindak semaunya, itu bisa fatal akibatnya.

“Tidak ada kepala desa di-negeri ini yang kebal hukum, oleh itu saya ingatkan agar para kepala desa tertib administasi, jangan karena kesalahan kecil menyeret kepala desa ke-ranah hukum, jika itu terjadi, maka tidak ada yang bisa menolong, kecuali diri anda sendiri,” ulas Ancu (sapaan Syamsul Bahri) mengingatkan. (SIPD/K)