Januari 2016, Alokasi Dana Desa Sudah Bisa Dicairkan

UBKBupati Wajo, A Burhanuddin Unru didampingi Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri saat meresmikan perusahaan sabun di Kecamatan Bola, perusahaan tersebut diilhami dari Program Usaha Bersama Komunitas (UBK) yang dititik lokasikan oleh Pemerintah Pusat di Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo sendiri pada program tersebut adalah satu-satunya dan merupakan Pilot Project pengembangan program UBK di Sulawesi Selatan.

Wajo, MC – Pengelolaan dan pencairan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 sudah bisa dilakukan oleh pemerintah desa bulan Januari ini.

Dengan catatan, pencairan dilakukan setelah desa merampungkan Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa (APBDes)-nya masing-masing. Beda dengan anggaran Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), itu dilakukan secara bertahap dan dimulai pada bulan April mendatang.

“Sepanjang desa memenuhi syarat dan telah merampungkan APBDes-nya secara total, maka pencairan ADD sudah bisa dilakukan diawal tahun (Januari, red) ini,” ujar Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri, di Sengkang, Sabtu (8/1).

Dijelaskan, pemerintah daerah kabupaten Wajo pada tahun 2016 ini mengalokasikan anggaran ADD sebesar 31 Milyar untuk 142 desa (termasuk 13 desa yang baru dimekarkan). Pembagian ADD tersebut berdasarkan dua variable diantaranya ; variable utama dan variable tambahan dan menganut azas adil dan merata.

Variable utama, terang Ancu (sapaan Syamsul Bahri), ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar umum dan untuk mengatasi kemiskinan struktural masyarakat didesa. Variable ini meliputi beberapa indikator yakni ; indikator kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan dan keterjangkauan desa.

Sedangkan untuk variable tambahan merupakan variable yang dapat ditambahkan oleh pemerintah daerah dengan pertimbangan indikator jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan jumlah dusun.

Namun demikian, kata Ancu, pengelolaan ADD ini tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan yang tertuang dalam APBDes.

“Sehingga dalam pengelolaan ADD harus terencana dan terevaluasi, administrative, tekhnis dan taat hukum, hemat, terarah dan terkendali, serta dipergunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penguatan kelembagaan serta untuk mendanai kegiatan lain yang diputuskan melalui musyawarah desa,” terang Ancu. (SIPD)