Kadis PMD Wajo Semprot Pendamping Desa, Ada Tidak Ada “Sama Saja” Kata Dia

Kepala Dinas PMD Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri (Foto : Red/MC)

Wajo, MC – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) kabupaten Wajo, Syamsul Bahri beri rapor merah terhadap proses pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping desa yang bertugas di kabupaten Wajo.

Ia menilai, kinerja pendampingan yang dilakukan selama ini, baik tenaga ahli (TA), pendamping desa (PD), dan pendamping lokal desa (PLD) dibawah 50 persen, bahkan dianggapnya “tidak ada”.

“Saya menilai kinerja saudara-saudara selama ini dibawah 50 persen, kalau bisa dikatakan tidak ada”, ujar Bahri saat membuka acara Rapat Koordinasi Tenaga Ahli, Pendamping Desa, dan Pendamping Lokal Desa di Gedung PKK Kabupaten Wajo, Jumat (24 Februari 2017).

Ketua IKAPTK (ikatan alumni perguruan tinggi kepamongprajaan) kabupaten Wajo ini juga menegaskan agar pendamping desa tidak menjadikan proses pendampingan sebagai wadah berpolitik, apalagi sampai jadi pendukung salah satu calon, baik calon gubernur, bupati, dan lain sebagainya.

Ia beri pilihan kepada pendamping desa, terjun berpolitik atau sekalian mengundurkan diri sebagai pendamping desa.

“Kalau mau bekerjasama dengan PMD silakan bekerjasama, kalau tidak mau, tidak apa-apa, daripada pendamping desa datang ke desa selfie-selfie, kirim, upload, bikin laporan bulanan, terima gaji, itu yang saya nilai sekarang terhadap kinerja pendamping desa, dan perlu menjadi perhatian bahwa jangan karena ulah sebahagian berdampak pada keseluruhan pendamping desa di kabupaten Wajo”, ketus Bahri.

Kepala Dinas PMD Wajo, Syamsul Bahri (tengah) dalam acara Rakor TA, PD dan PLD di Gedung PKK. Kesempatan itu, Ia lontarkan kalimat pedas kepada para pendamping desa (Foto : Red/MC)

Berikut kutipan penegasan Kepala PMD Wajo, Syamsul Bahri dalam acara Sinkronisasi TA, PD, PLD tingkat Kabupaten Wajo ;

“Saya menilai kinerja saudara-saudara selama ini dibawah 50 persen, kalau bisa dikatakan tidak ada, dan saya menyampaikan bahwa ; coba evaluasi diri sendiri, tanya diri sendiri, kira-kira kalau ada pendamping dengan tidak ada pendamping, ada pengaruhnya – tidak ?, bagi kehidupan pemerintahan desa ?.

Coba tanya diri sendiri, (Syamsul Bahri mencontohkan) saya pendamping, itu kalau saya tidak ada di Wajo, ini proses pemerintahan desa mati – tidak ?, berhenti – tidak ?, tapi kalau saya ada, apa pengaruhnya ?.

Untuk itu, saya mengingatkan kepada kita semua untuk fokus melaksanakan tupoksi, baik tenaga ahli, pendamping desa, maupun lokal (PLD), mungkin semua sudah tahu berdasarkan Permendes, ada tupoksi yang harus kita laksanakan, jangan keluar dari tupoksi itu untuk mendampingi dan memfasilitasi.

Yang terakhir saya mengingatkan kepada kita semua, baik tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal, mari kita bekerja profesional dan jangan menjadikan wadah pendampingan sebagai sarana politik, menjadi pendukung calon, pilkada gubernur, bupati, dan lain sebagainya, ini menjadi warning.

Saya tahu, dan saya sudah menginvestigasi beberapa pendamping diantara kita, mulai dari tenaga ahli sampai pendamping desa, pendamping lokal desa terjun secara politik, apalagi sampai turun pasang baliho, pasang baliho dirumah pendamping, selama ini saya diam, dan saya tidak mau kita tergiring kesana.

Itu yang saya tekankan pada 3 hal, yang pertama ; melaksanakan tugas sebagai pendamping desa, yang kedua ; kita evaluasi yang dianggap kurang, kemudian, untuk itu laksanakan tugas sebagai pendamping desa, kalau mau bekerjasama dengan PMD silakan, yang ketiga ; jangan jadikan pendampingan desa ini wadah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan politik”.

Hadir kesempatan itu bersama Syamsul Bahri diantaranya ; Sekretaris PMD, Baso Maulana, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan Desa, Siswanto bersama para Kabid lainnya lingkup kantor Dinas PMD Kabupaten Wajo, tenaga ahli, pendamping desa dan pendamping lokal desa se Kabupaten Wajo. (SIPD/K)