Kaji Aturan Pilkades, DPRD Pangkep dan Lutim Berguru di Wajo

Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru saat menerima kunjungan kerja DPRD Pangkep dan Lutim

Wajo. MC – Keberhasilan pemerintah kabupaten Wajo melaksanakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada 30 April 2015 lalu menggiring anggota DPRD Pankep dan Luwu Timur (Lutim) untuk berguru di Kabupaten Wajo.

Kedua lembaga legislatif ini ingin belajar tentang pola yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Wajo sehingga bisa melaksanakan Pilkades itu dengan aman, tertib dan lancar baik sebelum maupun setelah pelaksanaan pemilihan.

“Kami kesini untuk belajar, karena tahun ini juga kami di kabupaten Pangkep akan menggelar pemilihan kepala desa, kami ingin mengetahui masalah apa yang ditemukan sebelum dan setelah pemilihan dilaksanakan. Terlebih, pihak eksekutif kami di Pangkep belum menyerahkan draft Ranperdanya untuk dibahas,” ujar ketua rombongan DPRD Pangkep, Umar Haya mengungkap maksud kunjungan kerjanya, di Ruang Rapat pimpinan Kantor Bupati, Jl Rusa Sengkang, Senin, 11/5.

Selain itu, lanjut Umar, DPRD Pangkep ke Wajo juga ingin belajar tentang pola yang diterapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir benturan.

“Atau dengan kata lain, ilmunya orang Wajo kami timba untuk kemudian diterapkan di Kabupaten Pangkep,” pungkas Umar.

Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru yang menerima secara resmi rombongan DPRD Pangkep dan Lutim tersebut menjelaskan bahwa kunjungan yang dilakukan ini jangan dimaknai sebagai ajang untuk berguru ataupun belajar di Wajo. Melainkan, kata Burhanuddin, kunjungan tersebut adalah wadah untuk berbagi pengalaman dimana Kabupaten Wajo telah melaksanakan Pilkades melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup) dan aturan-aturan yang dibuat sebelumnya.

Dia mengungkap bahwa pelaksanaan Pilkades di Wajo, baik sebelum dan setelah pemilihan juga menemukan kendala, namun untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut tetap berpedoman pada atura-aturan yang dibentuk sebelumnya.

Bupati dua periode di Wajo ini membeberkan kendala yang ditemukan itu mulai dari tahap pembahasan Rancangan Perda (Ranperda) ditingkat DPRD menggunakan waktu cukup lama hingga enam bulan baru bisa rampung.

“Itu karena sebelum penetapan, saya instruksikan kepada lembaga-lembaga terkait untuk gencar melakukan sosialisasi dan menginput saran dan pendapat dari para kalangan. Lamanya proses pembahasan kala itu juga dikarenakan Ranperda menunggu Peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) baru kemudian dilakukan penetapan,” ulas Bupati dalam sambutannya.

Tidak hanya itu, sambung Bupati, dalam pelaksanaan aturan yang dibentuk pada tahapan Pilkades pun demikian, pemerintah daerah juga temukan beberapa kendala seperti masalah kelengkapan surat keterangan bertempat tinggal dan berdomisili minimal satu tahun didaerah yang ditempati mencalonkan diri oleh bakal calon juga menuai pertentangan dalam pelaksanaannya.

Bahkan, setelah pemilihan pun dinamika persaingan antar calon pun masih dihadapi oleh pemerintah. Beberapa calon kepala desa yang sebelumnya kalah dalam pemilihan juga melakukan komplain.

“Namun, semua itu dapat dilalui dengan baik karena dalam pelaksanaan tahapan pemerintah daerah merujuk pada aturan-aturan, baik itu Undang-undang (UU), Peraturan pemeritan (PP), Permendagri, Perda hingga Perbup dan Surat Keputusan (SK) Bupati,” terang Burhanuddin.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri pada season dialog menuturkan bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pilkades, pemerintah daerah membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten atau disingkat PPK.

PPK, kata mantan Camat Bola ini, berfungsi untuk memfasilitasi dan melakukan monitoring pelaksanaan tahapan Pilkades oleh masing-masing PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa).

“Karena pelaksanaan Pilkades di Wajo dilakukan secara serentak di 108 desa 13 kecamatan, maka PPK pada tahapan Pilkades memegang peranan penting agar tahapan dan proses yang dilaksanakan secara serentak pula. Namun demikian, PPK dalam hal ini tidak bisa mengintervensi PPKD sebagai lembaga pelaksana pemilihan yang independen dan mandiri dalam tahapan-tahapan Pilkades,” jelas Syamsul atau lebih akrab disapa Ancu ini.

Lanjut, Ancu kesempatan itu juga mengulas dihadapan anggota DPRD Pangkep dan Lutim bahwa untuk menentukan jumlah calon minimal dua maksimal lima calon kepala desa yang diperbolehkan ikut dalam Pilkades, Pemerintah daerah melalui PPK memberlakukan proses seleksi dan uji kompetensi kepada seluruh bakal calon.

“Dan langkah itu diperbolehkan dalam UU dan PP, bahwa peraturan lebih lanjut tentang hal itu dikembalikan kepada daerah untuk membentuk persyaratan lain melalui Perda. Menjadi masalah ketika dalam satu desa diikuti oleh lebih dari lima pendaftar bakal calon, maka tentu harus ada regulasi yang mengatur jumlah calon ini, makanya kami melaksanakan proses seleksi dan uji kompetensi yang hasil akhirnya berupa perangkingan atau peringkat kepada masing-masing bakal calon,” pungkas Ancu.

Namun demikian, lanjut Ancu, dalam pelaksanaan Perda, Perbup yang kemudian ditindak lanjuti melalui SK Bupati, kedepan pemerintah daerah masih mewacanakan untuk melakukan revisi atas beberapa petikan dalam Perda.

“Misalkan saja, aturan ketika dalam proses perhitungan suara dan terjadi suara imbang antar calon, masih ada kondisi yang belum diatur dalam Perda yakni menentukan pemenang suara imbang yang kebetulan hanya satu TPS (tempat pemungutan suara) dan tempat tinggal kedua atau lebih calon ini sama. Itu belum diatur dalam Perda dan Perbup,” beber Ancu.

Hadir dalam penyambutan Wakil Bupati Wajo, A Syahrir Kube Dauda, Ketua Komisi 1 DPRD Wajo, Sumardi Arifin dan beberapa undangan lainnya. Khusus untuk rombongan Pansus II DPRD Lutim diketuai oleh Suardi Ismail, putra kelahiran Lalliseng Kabupaten Wajo yang terpilih sebagai legislator di Lutim. (aci)