Kawal Keuangan Desa, Pemda Wajo Terbitkan 4 Peraturan Bupati

Buku Salinan Peraturan Bupati (Perbup) Wajo (Ilustrasi)

Wajo, MC – Pemerintah kabupaten Wajo menerbitkan 4 (empat) Peraturan Bupati (Perbup) terkait pengelolaan dan penggunaan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017 ini.

Keempat Peraturan Bupati Wajo ini diantaranya ;

1. Peraturan Bupati nomor 2 tahun 2017 tentang Petunjuk Tekhnis (Juknis) Alokasi Dana Desa (ADD)

2. Peraturan Bupati nomor 3 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2017

3. Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa di Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2017

4. Peraturan Bupati nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Tunjangan BPD, Bendahara Desa dan Pegawai Syara Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2017

Masing-masing Perbup ini ditanda tangani oleh Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap, Perbup ini diterbitkan untuk menetapkan besaran ADD dan Dana Desa setiap desa, sekaligus mengatur tentang petunjuk tekhnis pengelolaannya.

Selain itu Perbup juga bertujuan untuk mengatur prioritas penggunaan dana desa, baik untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT) nomor 22 tahun 2016 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2017.

Dan diantaranya juga diterbitkan Perbup yang mengatur penghasilan tetap (pendapatan/gaji) dan tunjangan jabatan kepala desa, perangkat desa, pengurus BPD, bendahara desa dan pegawai syara.

“Hal ini penting karena menjadi dasar bagi pemerintah desa untuk menetapkan APBDesa. Tanpa itu (Perbup, red), semua tidak bisa dijalankan”, pungkas Bahri.

Lanjut Ketua IKAPTK Kabupaten Wajo ini menerangkan bahwa Bupati Wajo (Andi Burhanuddin Unru) melalui Perbup juga menegaskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengoptimalisasi dan mengintensifkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam pengelolaan dan penggunaan dana di desa.

“OPD yang dimaksud ini diantaranya ; Dinas PMD, Inspektorat Daerah, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan para Camat se Kabupaten Wajo. OPD ini tergabung dalam satuan kerja”, papar Bahri.

Salinan Perbup ini diedar dalam acara Sinkronisasi dan Rapat Koordinasi Penyelenggaran Pemerintahan Desa bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), di Aula GCC Sengkang, Kamis (9 Februari 2017). (SIPD/K)