Kejati Sulsel : “Jangan Lagi Ada KPA Mundur Karena Ulah Penegak Hukum”

Kejati Sulsel, Dr Jan S Maringka dan Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru (Foto : Red/MC)

Wajo, MC – Kepala Kejaksaan Tinggi Propinsi Sulawesi Selatan, Dr Jan S Maringka mengimbau seluruh aparat hukum diwilayah kerjanya untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sinergitas itu dalam bentuk pandampingan dan pengawalan program pembangunan melalui TP4D (Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah).

“Saya sudah sampaikan kepada seluruh kepala kejaksaan negeri untuk bersinergi dengan pemerintah, jangan seperti sekarang ini, penegak hukum jangan selalu menunggu terjadinya tindak pelanggaran, pola itu harus diubah dan harus sejalan dengan pemerintah dalam pembangunan”, ujar Kejati saat hadir dalam acara silaturahmi bersama jajaran pemerintah daerah kabupaten Wajo di Baruga Wecudai Rujab Bupati, Kamis, 18 Mei 2017.

Ia menjelaskan, TP4D adalah satu usungan untuk mengubah paradigma berpikir dalam penegakan hukum, TP4D merupakan program andalan kejaksaan sehingga harus diterapkan diseluruh tingkatan.

“Oleh itu saya imbau TP4D difungsikan, kejaksaan tidak harus menunggu, namun dari awal harus melakukan pendampingan agar pelaksanaan program dapat berjalan secara maksimal, jangan lagi terjadi KPA, PPK ataupun panitia program yang mengundurkan diri akibat ulah penegak hukum, bukan seperti itu yang diharapkan”, papar Kejati.

Kunjungan mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku ini disambut secara resmi oleh Bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru bersama Kepala Kejaksaan Negeri Sengkang, Transiswara Adhi.

Dalam sambutannya Bupati mengungkap rasa bangga atas hadirnya Kejati untuk bersilaturahmi dengan jajaran pemerintah daerah kabupaten Wajo. Ia mengungkap, masyarakat Wajo adalah masyarakat yang taat hukum.

“Dari dulu masyarakat Wajo menghargai dan taat pada hukum, itu sudah menjadi warisan leluhur, hukum yang ditaati itu adalah adat dan budaya”, ulas Bupati. (Red/MC)