Kemendes Tetapkan Wajo Sebagai Pilot Project Pengembangan Kawasan Perdesaan

KemendesGambar logo Kementerian Desa dan PDRT

Wajo, MC – Lima desa di kecamatan Belawa, kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan ditetapkan sebagai kawasan perdesaan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes – PDRT).

Dengan penetapan itu, maka kabupaten Wajo menjadi salah satu daerah percontohan pengembangan dan pembangunan kawasan perdesaan untuk tingkat nasional.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri mengungkap bahwa penetapan kawasan perdesaan ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Desa – PDRT.

Dia membeberkan, selain kabupaten Wajo Kemendes juga menetapkan dua kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan, yakni ; kabupaten Bone dan Jeneponto sebagai pilot project pengembangan kawasan perdesaan.

“Jadi dari 24 kabupaten/kota di Sulsel, hanya tiga kabupaten ini yang dipercayakan untuk menjadi pilot-project pembangunan kawasan perdesaan, selebihnya, saya sendiri belum tahu karena itu ditentukan oleh pemerintah pusat,” ujar Ancu (sapaan Syamsul Bahri) usai mengikuti rapat koordinasi antara Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes, PDRT) dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Insitut Pertanian Bogor (IPB) serta jajaran Pemerintah Kabupaten Wajo, di Gedung BBC Sengkang, Jumat, 6/11.

logo-wajoGambar logo kabupaten Wajo

Penetapan dan pengembangan kawasan perdesaan seperti yang dimaksud, sambung Ancu, sepenuhnya difasilitasi oleh pemerintah pusat, termasuk didalamnya pengalokasian anggaran, pelaksanaan program kerja,  peningkatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat secara terpadu dikawasan tersebut.

“Jadi, pemerintah daerah pada program ini cukup memberi dukungan dan melakukan sinkronisasi dengan pemerintah pusat, serta nantinya tidak menutup kemungkinan melibatkan masyarakat setempat untuk berpartisipasi dan menjalankan program pembangunan secara mandiri,” jelas Ancu.

Lanjut mantan Camat Bola ini menerangkan bahwa selain menjalankan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah pusat juga memiliki kewenangan untuk menentukan konsep dan arah pembangunan di-kawasan itu.

“Namun sebelum menetapkan arah pembangunan, pemerintah pusat melakukan penggalian gagasan secara langsung ditingkat bawah dan mengangkat menjadi sebuah konsep pembangunan,” terang mantan Sekcam Belawa ini.

Ketika ditanya kenapa hanya lima desa di kecamatan Belawa ini yang ditunjuk menjadi kawasan perdesaan, Ketua Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan (IKAPTK) Kabupaten Wajo ini mengaku sebelumnya pernah mengusul sejumlah desa dan kecamatan.

Akan tetapi, setelah melalui proses pengkajian dan pembahasan, pemerintah pusat sendiri yang menetapkan kelima desa di kecamatan Belawa tersebut sebagai kawasan perdesaan di kabupaten Wajo.

“Itu ditentukan oleh pusat, bahkan sebelum kelima desa ini ditetapkan, beberapa desa di kecamatan Tanasitolo juga pernah di-usul, namun ada beberapa indikator yang secara teoritis dan faktual berdasarkan petunjuk pemerintah pusat sehingga kelima desa di bumi Tosagena tersebut disetujui dan ditetapkan sebagai kawasan perdesaan,” terang Ancu.

Penulis : Nur Asri