Kementerian PU Serahkan Aset TPA dan TPS 3R Kepada Pemda Wajo

TPA - TPS 3RTampak Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru bersama Kepala PSPLP Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, Ir H Hasir Tjenne dilokasi TPA – TPS 3R

Wajo, MC – Direktorat Jendral (Dirjen) Cipta Karya,  Kementerian Pekerjaan Umum (PU) secara resmi menyerahkan aset pembangunan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) Reduce, Reuse and Recycle (3R) dan bangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) kepada Pemerintah Kabupaten Wajo untuk dioperasionalkan penggunaannya.

Penyerahan aset yang bersumber dari anggaran pemerintah dan belanja negara (APBN) tahun 2015 ini dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja (Satker) Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman (PSPLP), Ir H Hasir Tjenne kepada Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru di lokasi bangunan, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Selasa (9/2).

Serah terima ditandai dengan penandatangan prasasti oleh masing-masing Kepala PSPLP, Bupati Wajo, A Burhanuddin Unru, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Wajo, H Nasir, serta Ketua Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Turut hadir kesempatan itu diantaranya Kepala Dinas Kesehatan Wajo, dr Baso Rahmanuddin, Camat Tempe, A Syahrial Makkuradde, serta para Lurah se kecamatan Tempe, warga dan para tamu undangan.

Dalam sambutannya, Kepala Pengembangan Sistem PLP, Ir H Hasir Tjenne mengungkap bahwa dasar hukum pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana kebersihan seperti yang terlaksana di kabupaten Wajo ini sejalan dengan amanah UU No 8 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.

Dalam Undang-undang tersebut, kata Tjenne, diterangkan bahwa sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

“Oleh itu pembangunan proyek strategis berskala regional ini dilaksanakan pada beberapa kota di Indonesia, termasuk salah satunya di kabupaten Wajo,” ungkap Tjenne mengawali sambutannya.

Pekerjaan sarana dan prasarana pendukungan kebersihan lingkungan ini, ulas Tjenne, sepenuhnya didanai oleh pemerintah pusat. Setelah rampung, aset ini kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dioperasionalkan penggunaanya melalui lembaga KSM yang orientasi kegiatannya lebih pada kegiatan profit dan sosial.

“Begitupun dalam pengoperasionalan-nya, pemerintah daerah diharap untuk memberikan dukungan pendanaan terhadap KSM yang mengelola sistem persampahan ini seperti yang tertuang dalam aturan dan petunjuk pelaksanaan (juklat)-nya,” pungkasnya.

Lanjut dikabarkan bahwa selain pembangunan TPS 3R dan TPA, pemerintah pusat juga akan menurunkan bantuan peralatan dan beberapa program pendukung kebersihan dan pengelolaan sampah ini di kabupaten Wajo.

Bantuan serta program yang akan diturunkan ini berupa alat berat senilai 2,4 milyar, program pembangunan drainase kawasan permukiman senilai 3,9 milyar, serta pembangunan sistem pengolahan instalasi lumpur tinja yang ditaksir menggunakan anggaran sebesar 4,5 milyar.

“Program bantuan ini akan direalisasikan, karena bila tidak pasti akan menjadi temuan. Begitupun setelah pekerjaan selesai, pasti akan dilakukan pemeriksaan, apakah pekerjaan sudah sesuai dengan peruntukannya,” imbuh Tjenne.

Sementara itu, Bupati Wajo usai mendengar paparan dari Kepala PSPLP Dirjen Cipta Karya Kementerian PU menuturkan bahwa penanganan sampah dan kebersihan lingkungan oleh masyarakat dan pemerintah lebih pada ketersediaan sarana dan prasarana kebersihan.

Sebenarnya, kata Bupati, kesadaran masyarakat terhadap resiko dan akibat buruk dari sampah cukup besar, hanya saja mereka terkendala masalah pengangkutan sampah ke pembuangan akhir.

“Kondisi inilah yang membuat masyarakat bingung, sampahnya harus dibuang dimana?. Untuk mengantisipasi kendala itu, pemerintah daerah membangun sistem dan memberdayakan petugas pengangkut sampah dengan radius tertentu yang dikoordinir langsung oleh dinas terkait. Kedepan pemerintah berharap ketersediaan kontainer untuk penampungan sampah ini,” tutur Bupati.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Wajo, H Nasir mengutarakan bahwa anggaran yang digunakan untuk pembangunan TPA sebesar 10 milyar dan untuk TPS 3R menggunakan anggaran 500 juta.

Pemerintah daerah saat ini juga telah mengusul anggaran ke pusat untuk pembangunan TPA dan TPS 3R di kecamatan Belawa dan Pitumpanua dengan estimasi anggaran sebesar 40 milyar.

“Lahan untuk pembangunan TPA dan TPS 3R pada dua kecamatan tersebut telah tersedia,” pungkas Nasir. (SIPD)