Kena PHK, Karyawan Langkenna Tuntut Keadilan

Wajo, MC – Sejumlah warga asal Langkenna Kecamatan Keera mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Wajo, di Jl Rusa Sengkang, Sabtu 22/11.

Mereka melakukan demo dan menyampaikan aspirasi karena merasa dirugikan oleh pihak PT Slipon yang telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Atas PHK itu, warga tuntut keadilan dari pihak perusahaan.

Kordinator aspirasi, Nurdin mengungkap bahwa PHK yang dilakukan kepada 44 karyawan ini dinilai tidak secara profesional dan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Terlebih, kata Nurdin, karyawan yang di PHK ini adalah kebanyakan warga lokal/setempat diantaranya ; 4 orang dari Desa Lalliseng, 4 orang dari Barangmamase dan 19 orang dari Desa Pattirolokka Kecamatan Keera. Sementara, puluhan karyawan lainnya tidak di PHK meski telah berakhir masa kerjanya.

“Ada apa ini?, kenapa hanya warga setempat yang di PHK?,” ungkap Nurdin di ruang aspirasi.

Begitupula dengan Burhan salah seorang warga yang kena PHK perusahaan. Dia menambahkan bahwa sebenarnya pemecatan tidak menjadi masalah sepanjang perusahaan bertindak secara profesional dan objektif melakukan PHK.

“PHK ada aturannya, tidak asal main pecat karyawan saja tanpa pemberitahuan sebelumnya. Soal pemecatan bagi kami tidak menjadi masalah, namun diminta agar perusahaan bersikap profesional dan tidak membeda-bedakan,” ujarnya

Kordinator Penerima Aspirasi DPRD Wajo Hj Husniaty HS mengatakan kesiapan untuk menindak lanjuti aspirasi eks karyawan perusahaan tersebut. Ketua Komisi IV DPRD Wajo ini berjanji melakukan rapat kerja dengan Dinas terkait untuk membicarakan aspirasi ini.

“Kami akan mengundang dinas ketenagakerjaan untuk membicarakan masalah ini. Dalam pembicaraan itu akan dilakukan pengkajian agar masyarakat yang di PHK bisa mendapat rasa keadilan seperti yang diharapkan bersama,” janjinya. (red)