Ketua Pansus Dilema, Wabup Sarankan Tunggu Permendagri

“Terkait Pembahasan Ranperda Pilkades”

Wajo, MC – Wakil Bupati Wajo A Syahrir Kube Dauda menyarankan agar Ranperda tentang Tata Cara Pemilihan Pengangkatan Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa yang kini telah dirampungkan oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Wajo untuk tetap menunggu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri).

Dia menanggapi sikap dilematis Pansus terkait penetapan Ranperda yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Wajo tersebut.

“Sebaiknya Ranperda menunggu Permendagri sambil memberi kesempatan kepada masyarakat untuk lebih luas lagi mendalami Ranperda tersebut,” ungkap Syahrir, Minggu, 14/12.

“Karena, kalau terburu diajukan menjadi perda terus ada yang bertentangan dengan Permendagri, jangan sampai ada yang bertentangan dan akan menimbulkan permasalahan dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan Pilkades nantinya,” tambah Syahrir.

Mantan koordinator program pemberdayaan masyarakat di Sulsel ini mengungkap bahwa Permendagri dalam waktu singkat akan dikeluarkan. Dia mengaku mendapat bocoran dari pusat.

“Saya dapat dapat bocoran tentang Permendagri itu sehingga hemat saya tidak perlu buru-buru menetapkan, terlebih saat ini masing-masing sudah ada pelaksana tugas kepala desa yg ditujuk oleh Bupati,” jelas Syahrir. (aci)