KIP Adakan Disukusi untuk Merevisi Perki 1 Tahun 2013

Jakarta, MC – Komisi Informasi Pusat (KIP) akan menyelenggarakan seri diskusi untuk merevisi Peraturan Komisi Informasi (Perki) 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi.

Diskusi ini mengambil tema “Meninjau Permasalahan Norma dalam Perki 1 Tahun 2013”. Kegiatan diskusi ini dijadwalkan berlangsung di Kantor KIP, Kamis, 23/4.

Dyah Aryani Komisioner KIP mengatakan diskusi ini antara lain bertujuan untuk mendengarkan pandangan berbagai pihak mengenai permasalahan terkait norma yang ada di dalam Perki 1 Tahun 2013. Serta menggali saran dan masukan dalam melakukan revisi/perubahan peraturan komisi informasi tersebut.

Dyah mengutarakan dalam perjalanan implementasi Perki 1 Tahun 2013 kurang mampu mengakomodir beberapa perkembangan terkait penyelesaian sengketa informasi dan temuan hukum. Selain itu, ada beberapa norma dalam Perki yang tidak sesuai dengan norma dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Ia mengungkapkan forum ini sangat penting untuk memastikan bahwa perubahan atau peraturan baru yang akan dibuat benar-benar tepat dan bisa menjawab permasalahan atau kelemahan dalam Perki 1 Tahun 2013.

Dyah menambahkan, KIP akan membuka keran selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk memberikan masukan dalam penyusunan prosedur penyelesaian sengketa informasi. ‘Tentunya, KIP ingin mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebjikan publik,” Ujarnya.

Diskusi ini sendiri akan diikuti berbagai pihak, diantaranya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian, Lembaga, dan BUMN. Selain itu, kelompok masyarakat sipil dan pemohon penyelesaian sengketa informasi juga di libatkan dalam forum diskusi ini.

Dyah Aryani
Komisioner Komisi Informasi Pusat RI