KIP Apresiasi Kemenkes Umumkan 14 Rumah Sakit Pengguna Vaksin Palsu

vaksin-palsu-kota-serangIlustrasi

Jakarta, MC – Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), John Fresly mengapresiasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) yang telah mengumumkan 14 Rumah Sakit pengguna vaksin palsu.

Menurutnya, walaupun sedikit telat sehingga sempat menimbulkan kegaduan di masyarakat, komitmen Kemenkes dalam mengungkapkan penyebaran vaksin palsu di rumah sakit perlu diapresiasi semua pihak. Dengan adanya pengumuman ini, masyarakat diharapkan tidak lagi berspekulasi terhadap kondisi kesehatan anak yang menerima vaksin tersebut.

“Informasi mengenai identitas rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu, merupakan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta karena menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak,” kata John.

Ia menambahkan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

John mengingatkan, Kementerian Kesehatan juga harus segera mengungkap fasyankes (fasilitas dan layanan kesehatan) di provinsi-provinsi lain yang diindikasikan menjadi wilayah penyebaran vaksin palsu.

“Wilayah penyebaran vaksin palsu yang menurut Menkes setidaknya ada di sembilan provinsi lain harus segera diumumkan, sebab mereka juga punya hak yang sama untuk mengetahui fasyenkes mana saja yang menggunakan vaksin palsu di daerah mereka,” tegas John seperti dalam rilis yang diterima MEDIACELEBES.

John mengharapkan saluran media yang digunakan pemerintah dalam mengumumkan informasi serta merta tentang penyebaran vaksin palsu dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. “Informasi ini dapat diumumkan melalui media massa, layanan pesan singkat (SMS), media sosial di internet, maupun broadcast message,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengumumkan ke-14 Rumah Sakit pengguna vaksin palsu dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Bareskrim Polri, Biofarma, dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/7/2016).

Menteri Kesehatan berjanji akan memberikan sanksi tegas kepada fasilitas kesehatan yang sengaja menggunakan vaksin palsu. (Diolah dari sumber MEDIACELEBES)