KIP Desak Jokowi Umumkan TPF Kasus Munir

Tokoh HAM (Hak Azasi Manusia), Munir (Foto : Int)

Jakarta, MC – Komisioner Komisi Informasi Pusat Dyah Aryani mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan kepada publik hasil temuan Tim Pencari Fakta (TPF) Pembunuhan Aktivis Munir Said Thalib.

Sebab, publik sudah sangat geram dengan sikap pemerintah yang terkesan setengah hati dalam menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu.

“Temuan TPF kasus Munir itu harus segera diumumkan kepada masyarakat, publik sangat menantikan itu,” ujar Dyah.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda bahkan merahasiakan informasi yang sangat dibutuhkan banyak pihak untuk memastikan dalang pembunuhan Munir. Apalagi, Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus meninggalnya Munir poin kesembilan telah secara tegas mengatakan bahwa pemerintah harus mengumumkan hasil penyelidikan TPF kepada publik.

Dyah menjelaskan, hasil penyelidikan TPF wajib disediakan dan diberikan jika ada pemohon yang meminta informasi tersebut. Hal itu sebagaimana telah dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) khususnya pada Pasal 11.

“Jika pemerintah tetap bersikeras merahasiakan informasi itu, publik bisa mensengketakannya di Komisi Informasi, tentunya setelah melalui mekanisme permohonan informasi sebagaimana diatur dalam UU KIP,” kata Dyah.

Dyah mengingatkan, janji-janji Presiden Jokowi untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang selalu menjadi materi kampanyenya dulu benar-benar diwujudkan melalui tindakan-tindakan nyata. Sebagaimana diketahui, pemerintah Jokowi-JK mencantumkan penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM dalam program Nawa Cita.

Dalam program itu salah satu poin menyebutkan, “Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, terpercaya, dimana salah satu program prioritasnya adalah penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.”

Sumber : Komisi Informasi Pusat (KIP) RI