KIP : Evaluasi Kinerja Menteri Harus Bisa Diakses Publik

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan

Jakarta, MC – Seiring terus bergulirnya wacana reshuffle kabinet kerja, Komisi Informasi Pusat mendesak Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan kepada publik perihal tolak ukur yang digunakannya dalam mengevaluasi capaian kinerja para menteri berikut hasil-hasilnya.

Hal tersebut dianggap penting agar publik dapat turut serta mengawasi dan memastikan proses reshuffle berjalan secara objektif berdasarkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, bukan karena adanya tekanan-tekanan politik tertentu.

“Jika presiden masih ingin mendapatkan kepercayaan publik, tolak ukur dan capaian kinerja para menteri itu harus disampaikan secara jelas dan terbuka kepada masyarakat,” ujar Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan di Jakarta, seperti rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Kamis (7/5) kemarin.

Sejak dilantik, lanjut Yhannu, presiden belum pernah sekalipun menjelaskan kepada publik tentang tolak ukur yang digunakannya dalam mengevaluasi kinerja para menterinya. Padahal menurutnya, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik memerintahkan bahwa kebijakan maupun kinerja badan publik wajib diumumkan secara berkala.

Di dalam nawacitanya, kata Yhannu, presiden telah secara jelas akan mendukung dan mengedepankan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Maka sebetulnya tidak ada alasan lagi bagi presiden untuk menyimpan tolak ukur dan capaian kinerja para menteri hanya untuk dirinya sendiri.

“Beberkan donk tolak ukur dan capaian kinerjanya secara jelas, pampang diwebsite resmi kepresidenan, biar seluruh masyarakat bisa tahu, jadi tidak ada persepsi macam-macam terhadap wacana reshuffle kabinet itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menuturkan bahwa pihak Istana akan melakukan reshuffle untuk memperbaiki kinerja Kabinet Kerja. JK menjelaskan perombakan kabinet dirasa perlu mengingat dibutuhkannya kinerja yang mumpuni untuk mengintensifkan program kerja Jokowi-JK.

Hasil survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia menyebutkan bahwa kinerja Kabinet Kerja tidak memuaskan. Buruknya kinerja menteri tersebut khususnya di bidang ekonomi (66,6%), bidang hukum (55,6) persen, dan bidang keamanan (50,7%).

Sumber : Komisi Informasi Pusat RI