KIP : Keterbukaan Informasi Harus Jadi Prinsip Kehidupan Bernegara

DSC_00911Rapat kerja tekhnis Komisi Informasi se Indonesia

Jakarta, MC – Presiden Jokowi harus mampu buktikan janjinya secara konkret untuk menjadikan keterbukaan informasi publik sebagai ruh dalam pengelolaan pemerintahan.

Kontribusi keterbukaan informasi dalam memperkuat kepribadian bangsa adalah dengan menjadikannya sebagai pola pikir (mind set) dan pola budaya (culture set) apartur negara di badan publik dengan melaksanakan kewajiban yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Demikian disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Evy Trisulo disela-sela Rapat Kerja Teknis Komisi Informasi se-Indonesia di Atria Hotel Tangerang, Sabtu (22/8).

Menurutnya, pemerintahan saat ini setidaknya harus benar-benar serius untuk mewujudkan keterbukaan informasi di empat sektor.

DSC_02988Pertama, meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas di sektor penegakan hukum. Kedua, sektor ekonomi yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak dan sumber daya alam.

Ketiga, sektor sosial budaya terkait pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat. Keempat, peningkatan keterbukaan informasi di sektor politik khususnya rekrutmen pejabat publik dan pemilihan umum.

Komisi Informasi se-Indonesia sangat siap untuk mendukung pemerintahan saat ini dalam mengarusutamakan keterbukaan informasi publik di berbagai sektor kehidupan bernegara. Salah satunya adalah dengan menjamin hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik melalui mediasi dan sidang ajudikasi non-litigasi.

Sejak 2010, Komisi Informasi Pusat telah menangani sengketa informasi publik yang melibatkan pemohon dari berbagai macam latar belakang dan badan-badan publik yang mengurusi berbagai sektor.

Mulai dari Pemohon dari NGO, Kelompok/Komunitas Masyarakat, maupun Pemohon perorangan/pribadi. Badan publik yang disengketakan juga sangat bervariasi seperti kementerian, Lembaga Non Struktural, partai politik, BUMN, PTN, induk cabang olah raga, dan sebagainya. (red)

Sumber : Komisi Informasi Pusat RI