KIP-RI Desak Komisi Gabungan Kaji Reklamasi Teluk Jakarta Secara Terbuka

PANCASILA - Komisi Informasi Pusat Pancasila

Jakarta, MC – Komisioner Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP-RI) Yhannu Setyawan mengingatkan agar proses kajian dan evaluasi terhadap proyek reklamasi Teluk Jakarta oleh Komite Gabungan yang terdiri perwakilan Kemenko Maritim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Pemprov DKI Jakarta harus dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan mengutamakan kepentingan publik.

Hal ini penting untuk memastikan agar keputusan yang akan diambil pasca pengehentian sementara (moratorium) reklamasi bersifat objektif, bukan merupakan keputusan politis yang hanya menguntungkan para pemilik modal dan mengabaikan kepentingan masyarakat umum.

Yhannu menilai, munculnya persoalan reklamasi adalah buntut dari proses pengambilan kebijakan yang tertutup oleh pemerintah dan dewan di DKI Jakarta. Padahal, kebijakan tersebut sangat berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat khususnya tiga ribuan nelayan tradisional yang tak bisa melaut lagi akibat proyek reklamasi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun telah menemukan adanya indikasi bahwa proyek reklamasi menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran administrasi perijinan.

Pengambilan kebijakan yang tertutup ini, jelas Yhannu, sangat bertentangan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publlik (UU KIP) yang telah menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik (Pasal 3 UU KIP).

Pemerintah dan Dewan dituntut untuk mengutamakan nasib masyarakat disekitar area reklamasi ketimbang membuat teluk Jakarta menjadi kawasan privasi eksklusif yang hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja.

Yhannu mengingatkan khususnya pemerintah dan dewan di DKI agar melaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang terbuka agar tidak ada prasangka dan kecurigaan dari masyarakat.

Kebijakan reklamasi diawali dengan dikeluarkannya Keppres Nomor 5/1995 tentang Reklamasi Pantura Jakarta diikuti dengan Perda Nomor 8/1995 yang diduga menabrak RUTR 1985-2005.

Kemudian Perda Nomor 1/2012 tentang RTRW 2030 yang mengubah Perda Nomor 8/1995, izin prinsip Gubernur Nomor 1290 sampai 1295 tahun 2012, SK Gubernur DKI Nomor 2238/2014 yang berisi izin pelaksanaan reklamasi, dan peraturan terkait lainnya.

Bahkan telah dilanjutkan tahap konstruksi saat ini meskipun tidak tidak melewati konsultasi publik.

Sumber : Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia (KIP – RI)