Komisi I DPRD Wajo Akui Seleksi Calon Kades Miliki Legal Standing

Wajo, MC – Rencana pemerintah Kabupaten Wajo untuk melakukan seleksi atau fit and propertest kepada para bakal calon Kepala Desa seperti yang diwacanakan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemilihan Kepala Desa menuai banyak komentar.

Wacana tentang pelaksanaan seleksi ini perlu dicermati dan dinilai bertentangan dengan Undang-undang dan aturan lain yang mengatur tentang syarat pelaksanaan Pilkades.

Seperti yang diutarakan oleh Syamsul Bahri, Ketua Yayasan Bahtera Rakyat. Dia pertanyakan dasar hukum pembentukan tim seleksi tingkat Kabupaten yang menurutnya belum diatur secara jelas dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 dan aturan lain yang berkaitan dengan Pemerintahan desa dan atau tentang Pemilihan Kepala Desa.

Bahkan menurutnya, Ranperda yang akan diajukan kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan ini tidak mengantongi legal standing jelas sehingga akan gugur dengan sendirinya.

“Saya hanya mengingatkan, jangan sampai setelah ditetapkan menjadi Perda, Perda itu gugur karena tidak memiliki legal standing. Belum lagi, saat ini tengah disusun UU menyangkut tentang Otonomi desa yang mana bahagian dari aturan itu mengatur tentang kewenangan pemerintah desa, termasuk dalam hal berdemokrasi,” ungkap Syamsul mengomentari rencana pemerintah untuk mengajukan Ranperda tentang Pilkades, Sabtu, 18/10.

Lanjut, seleksi dengan metode perangkingan kepada masing-masing bakal calon seperti yang diwacanakan dalam Ranperda, jangan sampai membuat celah bagi oknum tertentu yang ingin memanfaatkan peluang mencari keuntungan. Dia menilai, kalau itu terjadi, berpotensi membawa masalah, baik kepada masyarakat maupun pemerintah.

“Untuk itu saya sarankan agar sebaiknya rancangan tentang pelaksanaan seleksi bagi para bakal calon ini agar dicermati dengan baik sebelum diajukan dan ditetapkan menjadi Perda,” ulang Samba.

Sumardi Arifin, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Wajo terkait pendapat itu menilai bahwa rencana pemerintah untuk melakukan seleksi atau fit and propertest kepada para bakal calon kepala desa diperlukan karena ini menyangkut kemampuan Calon kades melaksanakan pemerintahan setelah siapapun yang terpilih nantinya.

Kedepan, kata Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, tugas dan tanggung jawab yang dipangku oleh seorang Kepala Desa semakin berat sehingga membutuhkan seorang Kepala Desa yang memiliki kualitas dan berkompeten.

“Dari alasan itulah sehingga pelaksanaan seleksi atau fit and propertest ini kami anggap perlu. Kita tentu berharap agar Calon yang terpilih nantinya adalah calon yang berkualitas, sedang untuk mengetahui kemampuan bakal calon ini, salah satunya adalah dengan melakukan seleksi baik tertulis ataupun dalam bentuk wawancara. Jangan sampai masyarakat beli kucing dalam karung dan asal menentukan pilihan, sedang pemilih sendiri tidak mengetahui kemampuan calon yang akan dipilihnya,” terang Sumardi.

Terkait dengan payung hukum pembentukan tim seleksi tingkat kabupaten, lanjut Sumardi, itu dibolehkan seperti yang tertuang dalam pasal 33 UU No 6 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan poin A sampai M, pada poin M menyebutkan syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah, sehingga korelasi syarat yang akan ditetapkan dalam perda nanti (uji seleksi) itu untuk memenuhi kewajiban yang akan dijalankan oleh kepala desa sesuai UU No 6 tahun 2014.

Pada Bab V tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pasal 24 juga menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas : kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagamaan dan partisipatif.

“Nah bagaimana mengukur kemampuan calon untuk bisa menjalankan itu semua jika tidak diukur oleh oleh uji seleksi bagi yang berkompoten, kemudian terkait bahwa itu akan membuka ruang untuk terjadinya pungutan baik resmi maupun liar itu sudah jelas dalam PP 43 pasal 41 ayat 2 poin C dan D yang menyatakan penggunaan biaya dan biaya pilkades itu menggunakan dana APBD,” terang Sumardi.

(Penulis : Nur Asri, SH)