Komisi I DPRD Wajo Saran PPKD Tidak Persulit Bakal Calon

“Dari Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades di Wajo”

Ketua Komisi I DPRD Wajo, Sumardi Arifin (Fa’songkok Tanre)

Wajo, MC – Ketua Komisi I DPRD Wajo, Sumardi Arifin menyarankan agar panitia pemilihan kepala desa (PPKD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak mempersulit atau menghalang-halangi siapapun yang ingin mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa.

Asalkan memenuhi syarat dan berkas yang dibawa sudah lengkap, maka PPKD wajib hukumnya menerima berkas pendaftar, adapun bila didalamnya ada yang salah atau berkasnya direkayasa, bukan menjadi tugas PPKD untuk melakukan tindakan.

“Intinya, kalau berkas yang diajukan oleh para bakal calon sudah lengkap, maka PPKD wajib hukumnya menerima, kalau ternyata ada yang salah atau berkasnya direkayasa, itu akan ditindak lanjuti oleh pihak tertentu,” ungkap Sumardi Arifin meluruskan masalah surat keterangan berdomisili dan bertempat tinggal saat beri arahan dalam acara sosialisasi dan pembekalan ratusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) di Gedung PKK Sengkang, Kamis, 19/3.

Menurutnya, surat keterangan berdomisili dan bertempat tinggal menjadi syarat wajib bagi para bakal calon. Dalam pembahasan Peraturan Daerah (Perda), syarat ini sempat alami perdebatan alot dalam panitia khusus (Pansus).

“Ada yang mengatakan sebaiknya dihapus dan adapula yang mengatakan harus diterapkan. Namun, setelah dilakukan pembahasan dengan mempertimbangkan aturan-aturan yang lebih tinggi, maka syarat itu wajib untuk diberlakukan dan dicantumkan dalam Perda,” tambah Sumardi yang dikenal dengan sapaan Fa’songkok Tanre ini.

Tidak hanya itu, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Wajo ini juga menjelaskan bahwa aturan berdomisili dan bertempat tinggal tidak hanya diperketat bagi para bakal calon kepala desa saja. Akan tetapi, aturan itu juga diterapkan kepada para pemilih.

“Kenapa aturan tentang pemilih ini juga diperketat dalam Perda?, karena kita ingin melakukan penataan kependudukan. Meskipun pemilih itu bertempat tinggal didesa yang akan ditempati memilih, namun bila namanya tidak terdaftar di Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya. Faktor lain adalah, jangan sampai dalam proses pemilihan muncul pemilih siluman,” pungkas Sumardi. (adv)

Penulis : Nur Asri