Komisi Informasi Pusat Ukur Kepatuhan Badan Publik Terhadap UU KIP

Jakarta, MC – Dalam rangka melaksanakan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), khususnya Pasal 28 Ayat (1) yang berbunyi “Komisi Informasi Pusat bertanggung jawab kepada Presiden dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, Komisi Informasi pusat Republik Indonesia (KIP RI) tahun ini kembali melakukan pemeringkatan keterbukaan informasi di badan publik.

Komisi Informasi Pusat akan mengevaluasi sejauh mana tingkat kepatuhan badan publik dalam melaksanakan UU KIP pasca tujuh tahun diberlakukannya undang-undang tersebut. Lembaga mandiri yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik ini membidik 383 badan publik sebagai objek evaluasi yang terbagi dalam 7 kategori yakni Kementerian (34), Lembaga Negara (40), Lembaga Non Struktural (79), Pemerintah Provinsi (34), Partai Politik (12), Badan Usaha Milik Negara (119), dan Perguruan Tinggi Negeri (65).

Komisioner Komisi Informasi Pusat Bidang Kelembagaan Evy Trisulo mengatakan, pemeringkatan keterbukaan informasi di Badan Publik ini telah dilakukan sejak tahun 2011. Dengan metode pemeringkatan yang terus dievaluasi dan dikembangkan, Komisi Informasi berharap bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang praktek implementasi UU KIP yang terjadi selama ini. “Tahun lalu masih banyak badan publik yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), padahal itu merupakan ujung tombak pelayanan informasi kepada masyarakat,” jelas Evy di Jakarta, Sabtu (24/10).

Selain itu, menurut Evy, tren sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Pusat maupun Provinsi/Kabupaten/Kota terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hingga kini, Komisi Informasi di seluruh Indonesia telah menangani lebih dari 4500 sengketa informasi. Sebagian besar sengketa tersebut terkait dengan laporan keuangan badan publik, dokumen pertanahan, penegakan hukum, dan sumber daya alam. Hal itu menunjukkan, selain karena kesadaran masyarakat yang terus meningkat, badan publik yang masih enggan membuka diri disinyalir menjadi penyebab maraknya sengketa di Komisi Informasi.

“Kami ingin agar badan publik semakin terbuka kepada masyarakat sehingga jika ada permintaan informasi publik, badan publik dapat langsung memberikannya tanpa harus melalui sengketa di Komisi Informasi,” ujar Evy. Bahkan menurutnya, tanpa adanya permintaan dari masyarakat pun seharusnya badan publik wajib mengumumkan dan menyediakan informasi publik yang dimilikinya melalui media yang mudah diakses seperti website.

Proses pemeringkatan keterbukaan informasi ini dilakukan mulai tanggal 21 Oktober 2015 hingga 13 Desember 2015. Penilaiannya akan dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah penyebaran kuesioner penilaian mandiri (self assessment questionnaire) berikut verifikasi data pendukung serta situs web badan publik. Penilaian tahap kedua adalah visitasi ke badan publik untuk wawancara dan pembuktian secara langsung dokumen-dokumen atau informasi dalam berbagai format atau kemasan.

Hasil pemeringkatan ini akan diumumkan secara terbuka kepada masyarakat. Badan publik yang paling terbuka akan diberikan penghargaan dari Komisi Informasi Pusat yang akan diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada akhir Desember 2015. Tahun 2014 lalu, penghargaan keterbukaan informasi publik diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Kala itu, keterbukaan informasi publik untuk kategori partai politik dan perguruan tinggi negeri mendapatkan nilai terendah dibandingkan kategori badan publik lainnya.

Sumber : Komisi Informasi Pusat (KIP) RI