Legislator Bulukumba Telisik Perda dan Perbup Pilkades di Wajo

Wajo, MC – Penerapan Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pengangkatan Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa serta Peraturan Bupati (Perbup) nomor 8 tahun 2015 tentang petunjuk tekhnis pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Wajo mendapat perhatian dari kalangan legislatif DPRD Bulukumba.

Kamis, 16/4 kemarin, Penerapan Perda, Perbup berikut pelaksanaan aturan Pilkades yang merujuk pada Undang-undang (UU) nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 43 tahun 2014 ini bahkan disadur dan diambil salinannya untuk selanjutnya dibawa pulang oleh para legislator DPRD Bulukumba untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perda Pilkades didaerahnya.

Kepala BPMPDK Wajo, Syamsul Bahri mengungkap hal itu kepada MEDIA CELEBES, Kamis, 16/4 kemarin.

Dia menerangkan bahwa kedatangan anggota DPRD Bulukumba di Kabupaten Wajo ini untuk mencermati pelaksanaan aturan Perda dan Perbup dalam tahapan Pilkades di Wajo, terlebih penerapan Perda dan Perbup serta pelaksanaan Pilkades serentak ini adalah pertama di Indonesia.  

Bahkan, kata Syamsul, saat berkunjung, rombongan DPRD Bulukumba ini sempatkan diri menyaksikan secara langsung proses seleksi dan uji kompetensi bakal calon kepala desa pada sesi wawancara di Ruang rapat Kantor Bupati Wajo.

“Penerapan Perda dan Perbup yang merujuk pada UU nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2014 ini-kan yang pertama di Indonesia, mungkin ini-lah yang menjadi pertimbangan bagi DPRD Bulukumba berkunjung di Wajo untuk menelisik penerapan Perda dan Perbup ini,” pungkas Syamsul atau lebih akrab disapa Ancu ini.

Senada dengan Ancu, Ketua Komisi I DPRD Wajo, Sumardi Arifin tak menampik jika penerapan Perda dan Perbup pasca diterbitkannya UU nomor 6 tahun 2014 dan PP nomor 43 tahun 2014 oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten adalah yang pertama di Indonesia.

Bahkan, dalam pelaksanaan Pilkades secara serentak untuk 108 desa yang kini sementara dalam tahapan juga membawa Kabupaten Wajo sebagai daerah pertama di Indonesia yang melaksanakannya.

“Itu-lah yang menjadi alasan bagi DPRD Bulukumba sehingga berkunjung di Wajo. Rombongan kami terima bersama beberapa rekan legislator DPRD Wajo yang dulu terlibat dalam penyusunan Perda,” pungkas Sumardi.

Lanjut dijelaskan, dalam kunjungannya, legislator Bulukumba menggali beberapa poin dalam Perda diantaranya ; menyangkut tentang tatacara penetapan daftar pemilih, penerapan pidana terhadap pelanggaran dalam Pilkades dan beberapa poin penting lainnya dalam Perda.

“Poin-poin itulah yang ditanyakan oleh rekan legislator DPRD Bulukumba, saat ini mereka tengah menyusun Perda tentang Pilkades sehingga melakukan studi kooperatif di Wajo,” terang Sumardi atau yang dikenal dengan sapaan Fa’songkok Tanre ini.

Penulis : Nur Asri