Legislator Wajo : Musrenbang vs PNPM-MP

Wajo, MC – Anggota DPRD Wajo, Ardiansyah Rahim menyebut musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang) yang dilaksanakan selama ini hanya sebatas seremonial.

Pelaksanaan duduk bersama untuk menggali permasalahan ditingkat masyarakat tidak berjalan maksimal karena program yang diajukan masyarakat banyak menerirma intervensi dari beberapa kalangan, termasuk kalangan SKPD dan bahkan legislator sendiri.

Padahal sejati-nya, kata Dia, musrenbang dilaksanakan agar kendala yang dihadapi masyarakat terkait pembangunan bisa terangkat kepermukaan dan ditindak lanjuti melalui program-program pembangunan pemerintah.

“Namun, apa yang terjadi, banyak program yang tidak relevan dengan keinginan masyarakat, hal itu sesungguh-nya kesalahan yang tidak perlu terjadi, seluruh kalangan seharus-nya memotivasi agar musrenbang yang dilaksanakan bisa terlaksana baik dan selaras dari atas hingga ketingkat bawah,” kata Ardi, disalah satu warkop, di Sengkang, Selasa 3/12.

Seperti contoh, lanjutnya, kurang jeli-nya kita menangkap peluang, program PNPM baik dipedesaan maupun diperkotaan seharus-nya dari dulu diadopsi menjadi program kabupaten.

Ardi menyebut peluang itu seharusnya ditangkap dan diadopsi oleh Bappeda sebagai leading sektor terkait. Alasan-nya, karena hingga kini program tersebut masih bergulir ditingkat desa dan kecamatan, belum menjadi program kabupaten secara menyeluruh.

Padahal sesungguhnya, jelas Ardi, jika sepenuh-nya untuk pembangunan, program PNPM adalah contoh yang baik karena dalam pelaksanaan-nya melibatkan masyarakat, menggali, kemudian menyimpulkan dan menindaklanjuti program seluruh-nya atas partisipasi masyarakat.

“Program ini tidak mendapat intervensi dari kalangan manapun kecuali masayarakat sendiri, maka itu manfaat dari pekerjaan program betul dirasakan oleh masyarakat secara langsung,” terang legislator Wajo komisi III ini. (aci)