Mahkamah Konstitusi Harus Segera Memutus Gugatan Terhadap UU KIP

Jakarta, MC – Mahkamah Konstitusi (MK) hingga kini belum juga mengeluarkan putusan atas gugatan 22 orang Anggota Komisioner di Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi serta satu orang warga negara Indonesia selaku pembayar pajak terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Padahal, putusan tersebut begitu dinantikan oleh publik yang menginginkan agenda-agenda keterbukaan informasi berjalan secara baik, cepat, dan berkualitas.

Demikian pandangan yang disampaikan oleh Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KODE) Inisiatif Veri Junaidi dalam diskusi publik di kantor Komisi Informasi Pusat (KIP), Selasa (6/4).

Menurutnya, jika gugatan itu dikabulkan, maka akan ada banyak perubahan yang terjadi di Komisi Informasi mulai dari struktur kelembagaan dalam sengketa informasi, komposisi komisioner, kemandirian kesekretariatan, pertanggungjawaban, pelaporan, dan sebagainya.

“Sebagai lembaga quasi peradilan, sudah seharusnya Komisi Informasi diposisikan sebagai lembaga yang mandiri, baik dalam aspek kesekretariatan, maupun mekanisme rekruitmen dan pertanggungjawaban kelembagaan,” ujar Veri.

Misalnya saja, lanjut Veri, adanya ketidak konsisten aturan dalam ketentuan Pasal 29 UU KIP. Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU KIP dianggap bertentangan dengan UUD 1945.

Pasal 29 ayat (2) berbunyi: “Sekretariat Komisi Informasi dilaksanakan oleh Pemerintah.” Ayat (3) berbunyi: “Sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi.” Ayat (4) berbunyi: “Sekretariat Komisi Informasi provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.”

Ayat (5) berbunyi: “Sekretariat Komisi Informasi kabupaten/kota dilaksanakan oleh pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang komunikasi dan informasi di tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan.” Veri menyatakan ketentuan tersebut telah mengatur kesekretariatan Komisi Informasi di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) sehingga itu tidak sesuai konsep mandiri. Karena kesekretariatan sekaligus kepaniteraan yang tidak mandiri amat berpengaruh terhadap tugas dan fungsi Komisi Informasi. Oleh karenanya, ia berharap Mahkamah Konstitusi dapat segera memutus judicial review atas UU KIP tersebut. Jika tidak, maka agenda-agenda keterbukaan informasi tidak akan berjalan baik sebagaimana yang terjadi selama ini.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat John Fresly menyampaikan ucapan terimakasih kepada rekan-rekan dari masyarakat sipil atas dukungannya selama ini. Komisi Informasi pada prinsipnya sangat terbuka dalam menerima saran, masukan, bahkan kritikan dari masyarakat demi kebaikan lembaga dan keberlangsungan agenda-agenda keterbukaan informasi publik di Indonesia.

“Bagaimanapun UU KIP lahir atas inisiatif dan perjuangan masyarakat sipil, oleh karenanya sangat penting bagi KI untuk menjaga komunikasi yang baik dengan mereka,” kata John seperti dalam rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Selasa, 7/4.

Diskusi dengan tema “Penguatan Kelembagan Komisi Informasi dan Ruang Partisipasi Masyarakat dalam Agenda Keterbukaan Informasi Publik” ini diantaranya dihadiri oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat John Fresly, Yhannu Setyawan, Rumadi Ahmad, Ketua KODE Inisiatif Veri Junaidi, Direktur Indonesian Parliamentary Center (IPC) Sulastio, Manajer Advokasi Aliansi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi (YAPPIKA) Hendrik Rosdinar, dan Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu & Demokrasi (PERLUDEM) Fadli Ramadhani dan Jamil Durham.

Sebelumnya pada Oktober 2014 lalu, beberapa Komisioner KI Pusat dan Provinsi serta masyarakat sipil sebagai Pemohon melakukan pengujian UU KIP untuk Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 29 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), serta Pasal 32 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU KIP. Pada proses persidangan di Mahkamah Konstitusi, Pemohon menghadirkan Prof. Saldi Isra, Prof. Zainal Arifin Mochtar sebagai Ahli ditambah keterangan dari Toby Mendel yang merupakan President Board of Director Center For Law & Democracy Canada (CFLDC).

Sumber : Komisi Informasi Pusat RI