Mainkan Beras Raskin, Plt Kades Batu Diduga Salah Gunakan Kewenangan

Wajo, MC – Pelaksana tugas kepala desa Batu, Astri yang tidak lain adalah anak mantan kepala desa Batu diduga melakukan tindak penyalahgunaan wewenang dan melanggar aturan pembagian beras raskin kepada warga-nya.

Penyalahgunaan kewenangan seperti yang dimaksud mencuat setelah warga penerima raskin yang namanya terdata ditingkat kabupaten tidak mendapat hak raskin-nya dari pemerintah desa batu. Sementara disisi lain, jumlah penerima raskin di desa itu bertambah banyak dari jumlah sebenarnya.

Ketua Komisi IV DPRD Wajo, Hj Husniaty HS melalui via ponselnya mengungkap bahwa kebijakan yang ditempuh pemerintah desa batu tersebut pada dasarnya sudah melenceng dari aturan yang ada, dan oleh tindakannya dapat diduga sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang.

Dimana, beras raskin yang dibagikan tidak sesuai dengan peruntukannya. Warga yang berhak menerima raskin tidak kebagian, sementara muncul banyak penerima abal-abalan yang hampir dua kali lipat jumlahnya.

“Kalau begitu berarti sudah ada yang tidak benar, pembagian raskin tidak tepat sasaran dan terkesan dimainkan. Itu suatu bentuk penyalahgunaan wewenang,” pungkas Husni kepada mediacelebes.com, Sabtu, 10/1.

Ditambahkan, kalau jumlah penerima raskin yang terdata berjumlah 71 orang, berarti yang harus menerima juga sejumlah itu, tidak boleh bertambah apalagi sampai dikurangi.

“Kalau ini, ada yang seharusnya menerima hak tidak kebagian, tapi malah terjadi penambahan jumlah penerima. Ini sudah jelas ada pelanggaran,” ungkap Husni kembali.

Diceritakan, sebelum keluhan warga desa batu tersebut termuat dimedia, dirinya pernah menerima aspirasi warga desa batu terkait pembagian raskin ini. Kala itu, warga melaporkan ulah aparat pemerintah desa yang terkesan memainkan pembagian beras raskin.

Apalagi, belakangan diketahui bahwa raskin dibagikan hanya kepada orang-orang dekat penjabat kepala desa sehingga terkesan pembagian raskin tersebut dipolitisasi dan dimodifikasi untuk pemenangan pemilihan kepala desa.

“Kalau begitu malah tambah tidak benar, jangan karena ingin maju pilkades, beras raskin dimainkan. Kenapa mesti raskin dibagi-bagi, apalagi sudah jelas jumlah penerima yang terdata di kabupaten sama dengan jumlah beras yang diberikan. Sehingga kalau jumlah penerima bertambah misalkan saja dari 71 menjadi 142 penerima, maka sudah pasti ada ketimpangan dan otomatis volume beras yang dibagikan berkurang, itu kesalahan fatal,” terang Husni kembali.

Lebih lanjut, Husni mengutarakan permasalahan lainnya, bahwa penunjukan pelaksana tugas kepala desa batu (Astri) pada dasarnya sudah perlu dipertimbangkan oleh pemerintah tingkat kabupaten.

Karena, berdasarkan info, yang dipercayakan untuk menjadi pelaksana tugas ini adalah anak dari mantan kepala desa yang dikabarkan ibu-nya disebut oleh warga akan maju mencalonkan diri dalam pilkades nantinya.

“Jangan sampai terjadi konspirasi, antara bakal calon kepala desa dengan pelaksana tugas kepala desa. Kenapa mesti orang yang memiliki hubungan darah yang diberikan kepercayaan menjabat pelaksana tugas. Kalau begini pasti akan bertambah rumit nantinya,” tegas Husni.

Ketika ditanya langkah apa yang akan ditempuh nantinya untuk meluruskan masalah warga desa batu tersebut, Husni mengaku akan mengagendakannya dalam rapat kerja DPRD Wajo.

Bahkan, untuk menyelesaikan masalah itu agar tidak berlarut-larut dan terkesan dibiarkan, Husni mengungkap kesiapan akan turun melakukan verifikasi ditempat kejadian.

“Kami akan rapat kerjakan masalah ini, dan kami pula akan turun melakukan pengecekan langsung dilapangan. Kalau memang terjadi ketimpangan, maka tentu sebagai warga negara yang harus tunduk pada hukum, ada aturan yang mengikat,” jelas Ketua Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Wajo ini.

(Penulis : Nur Asri, SH)