Menakar Kinerja Panwaslu dan KPU Versi Akademisi

Wajo, MC – Pembicaraan tentang praktik money politic kaitan-nya dengan tugas pokok dan fungsi penyelenggara Pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu masih jadifokus publik.

Marak-nya praktik money politic saat pemilu legislatif (Pileg) berikut penanganan-nya bahkan mendapat perhatian para akademisi dan praktisi hukum untuk angkat bicara terkait kinerja kedua penyelenggara pemilu yang saat ini dianggap pasif.

Seperti yang diungkap oleh Ismail Ali, salah seorang akademisi sekaligus praktisi hukum di Kabupaten Wajo. Dia menilai, marak-nya dugaan pelanggaran berupa praktik money politic atau lebih akrab dikenal dengan barter suara dengan mahar berupa barang dan uang saat pemilu disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor pertama menurut-nya adalah, kurang maksimal-nya penyelenggara dalam penanganan dugaan pelanggaran, kedua, aturan yang menjadi acuan pemilu kurang memberi peluang kepada penyelenggara untuk berperan sebagai eksekutor sehingga kewenangan penyelenggara (panwaslu dan KPU) untuk menyelesaikan sebuah pelanggaran, terbatas, dan ketiga adalah kultur masyarakat ke-kinian yang terkesan merasa senang menerima pemberian dan menganggap hal itu lumrah meski sebenar-nya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

“Faktor-faktor itulah yang mengakibatkan praktik pelanggaran dalam pelaksanaan demokrasi ini semakin menjadi dan tidak tertangani dengan maksimal,” ungkap Ismail, di salah satu warung kopi di Sengkang, baru-baru ini.

Berbicara tentang dugaan pelanggaran, lanjut Ismail, erat kaitan-nya dengan penyelenggara pemilu (Panwaslu dan KPU). Dalam penanganan dugaan pelanggaran, muncul kesan bahwa Panwaslu dan KPU hanya menunggu laporan/aduan dari masyarakat, nah, ketika tidak ada aduan, maka dianggap tidak ada pelanggaran.

“Logika berpikir ini-lah yang harus ditelaah, karena pada dasar-nya, penanganan pelanggaran mengacuh pada ; laporan/aduan, temuan pelanggaran, dan informasi berkembang secara umum. Sehingga, bila Panwaslu hanya terfokus pada opsi laporan/aduan saja, maka penyelenggara dalam hal ini dianggap pasif. Hasil-nya adalah, praktik money politic berikut berbagai pola yang berkembang ditengah masyarakat semakin menjadi,” tutur Ismail.

Kewenangan terbatas, ulas Ismail, bahwa Panwaslu hanya sebatas merekomendasi ke-pihak kepolisian dan KPU bila terindikasi terjadi pelanggaran pidana dan atau pelanggaran administrasi.

“Rancu lagi, ketika, Panwaslu merekomendasi sebuah kasus pelanggaran ke-KPU, sementara KPU dalam hal ini juga berstatus sebagai penyelenggara dan bukan tidak mungkin juga melakukan pelanggaran. Jadi, memang agak rumit karena penyelenggara merekomendasi sebuah persoalan ke-sesama-nya penyelenggara, maka peneyelesaian-nya hampir pasti tidak mencerminkan rasa keadilan kepada masyarakat,” pungkas Ismail. (*)