Mendes Warning Kabupaten, Legislator DPR RI Beri Komentar

IMG_5565Anggota Komisi II DPR-RI, Tamanuri

Jakarta, MC – Lambatnya penyaluran dana desa pada menjadi persoalan yang menyita perhatian berbagai pihak. Guna mengatasi persoalan itu, Menteri Pedesaan dan Daerah Tertinggal (PDT), Marwan Jafar mewacanakan sanksi penundaan Dana Alokasi Khusus terhadap kabupaten-kabupaten yang penyaluran dana desanya terhambat.

Menimpali wacana tersebut, anggota Komisi II DPR RI Tamanuri memandang sanksi berupa penundaan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana ALokasi Umum (DAU) tak akan efektif. Dia menilai kendala utama keterlambatan adalah ketidaksiapan kapasitas sumber daya manusianya (SDM), bukan karena persoalan teknis.

“Sanksi tersebut tidak akan optimal. Ini upaya mereka terhadap kabupaten sudah sampai di mana? Jangan mereka hanya ngomong ada sanksi kalau upaya pembenahan tata kelola pemerintahannya tidak beres,” ungkapnya Tamanuri seperti dalam rilis yang diterima MEDIA CELEBES, baru-baru ini.

Tamanuri justru menganggap wacana sanksi dari Kementerian PDT itu satu bentuk arogansi, karena dilontarkan tanpa mengukur kapabilitas dan kapasitas SDM di desa dan Kabupaten.

Mantan Bupati Way Kanan ini mencontohkan, untuk mengatur teknis administrasi saja, aparatur desa kesulitan menerima materi-materi dari Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diterjunkan oleh kabupaten atau provinsi. Tak mengherankan kalau mala administrasi (kesalahan administrasi – red) sering terjadi dalam tata kelola pemerintahan desa.

Oleh karena itu, pencairan dana desa yang harus menyertakan berbagai prasyarat lengkap seperti dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dianggap Tamanuri akan sangat memperumit aparatur desa.

“Tata kelola pemerintahan desa itu bermasalah, karena sumber daya manusia desa seperti kades atau kaur (Kepala Urusan – red) yang pengetahuannya masih kurang. Walau ada Bimtek, tapi tetap saja permasalahan teknis pada tata kelola desa selalu menjadi persoalan. Apalagi pencairan dana desa yang juga cukup rumit,” tutur pria yang menjalani karir birokrasi sejak 1977 ini.

MARWAN JAFAR Foto HarnasMenteri Desa – PDT, Marwan Jafar (Foto ; Int)

Ia juga menyoroti peran pedamping desa yang sampai saat ini masih jauh dari harapan dan belum menjawab kebutuhan setiap desa. Di sisi lain, peran serta pendamping desa sangat diperlukan untuk memenuhi segala persyaratan yang diwajibkan oleh Kementerian PDT dan Kementerian Keuangan.

“Ini ada hambatan, karena pendampingnya ini sekarang baru dididik satu kecamatan satu orang. Apakah bisa satu kecamatan satu untuk mengerjakan semuanya? Satu kecamatan itu bisa sampai 20-an desa. Untuk membina, mendampingi laporan pertanggungjawaban, untuk mengusulkan peraturan dan APBDes-nya. Ini yang janjinya dulu sampai ke tingkat desa satu pendamping belum terealisasi,” tambahnya dengan gaya perbicangannya yang akrab.

Ia khawatir sampai Desember 2015, pencairan dana desa dari Kabupaten yang saat ini baru tersalurkan sebesar 45% tak akan bertambah signifikan. Konsekuensi logis dari mengendapnya dana desa tersebut, menurut Tamanuri akan ditarik kembali oleh pemerintah pusat sebagai bagian dari anggaran yang tak terpakai atau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Jika hal itu terjadi, akan ada ribuan desa yang tak akan mendapat dana desa di tahun 2015 ini.

“Konsekuensinya, desa yang tidak cair dana desanya tidak akan mendapat dana desa, karena tahun anggarannya diperuntukan waktu pencairan tahun 2015 bukan pada tahun 2016. Untuk yang tahun 2016 kan sudah dialokasikan oleh pemerintah yang sudah di ketok 30 Oktober kemarin,” pungkasnya.

Sumber Berita : Fraksi NasDem DPR-RI