Menolak Diperiksa KIP, KY Ngotot Dokumen Penilaian Calon Hakim Agung Rahasia Negara

Jakarta, MC – Komisi Yudisial menolak untuk menunjukkan dokumen hasil penilaian calon hakim agung saat hendak diperiksa secara tertutup oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Kamis (10/9) di Kantor KY. Menurut Ketua Majelis Komisioner KIP Dyah Aryani, KY menolak untuk menghadirkan dokumen tersebut dengan alasan bahwa dokumen itu tidak berada dibawah kuasanya.

Demikian informasi yang terungkap dalam sidang lanjutan sengketa informasi publik antara Pemohon FSP Paras Indonesia dengan Termohon Komisi Yudisial di Ruang Sidang KIP Jakarta, Senin (21/09).

Dengan tidak dihadirkannya dokumen yang menjadi objek sengketa oleh KY, Majelis Komisioner KIP tidak dapat memeriksa dan memberikan penilaian terhadap status dokumen tersebut, apakah merupakan informasi terbuka, atau dikecualikan untuk publik. Usai persidangan yang terbuka untuk umum hari ini, Panitera Pengganti KIP Indah Puji Rahayu menerangkan, Majelis Komisioner KIP sempat mempertanyakan proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID KY.
“Bagaimana cara KY mengecualikan informasi melalui uji konsekuensi suatu dokumen tanpa pernah melihat atau meguasai dokumen itu?” ujar Indah menirukan pertanyaan majelis.

Kuasa Hukum Termohon Komisi Yudisial mengatakan, pihaknya telah melakukan pengujian dengan menghadirkan pakar hukum untuk mengkaji Peraturan KY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Seleksi Calon Hakim Agung tanpa melihat objek sengketa. Berdasarkan hasil uji peraturan KY tersebut, dinyatakan bahwa dokumen penilaian calon hakim agung merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak dapat diakses oleh publik.

Ketua Umum FSP Paras Indonesia Syahrul Pasa yang hadir di persidangan menyesalkan sikap Komisi Yudisial yang mengecualikan informasi hanya dilandaskan pada pengujian peraturan KY. Menurutnya, KY seharusnya melakukan pengujian terhadap dokumen yang menjadi objek sengketa, yakni dokumen hasil penilaian calon hakim agung, bukan pada peraturannya.

Syahrul menuturkan, dari awal persidangan KY selalu mengatakan bahwa dokumen tersebut dikecualikan. Namun faktanya pada saat persidangan dan pemeriksaan setempat, dokumen objek sengketa yang dikecualikan tidak dapat dihadirkan oleh KY kehadapan Majelis Komisioner KIP. Ia menuduh, sejak awal KY memang tidak mempunyai i’tikad baik untuk menyelesaiakan sengketa informasi publik.

“Dari awal majelis sudah menawarkan mediasi, saya selaku pemohon sudah bersedia, namun pihak KY kekeh menolak dengan alasan dokumen terebut dikecualikan,” ujarnya.

Syahrul menegaskan, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat 3 Peraturan KY No 1 Tahun 2014, dijelaskan bahwa pengusulan calon hakim agung kepada KY dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung, Pemerintah, dan masyarakat.

“Jika masyarakat mempunya hak mengusulkan calon hakim agung, lalu kenapa masyarakat tidak mempunyai hak untuk mengetahui hasil dari proses tahapan seleksi Calon hakim agung,” Keluhnya.
Menurutnya, sesuai ketentuan peraturan KY No 1 Tahun 2014, seleksi calon hakim agung dilaksanakan secara transparan, partisipatif, obyektif, dan akuntabel. “Apa yang dilakukan oleh KY saat ini justru menunjukan bahwa lembaga tersebut tidak konsisten dengan peraturannya sendiri,” pungkas Syahrul.

Sumber : Komisi Informasi Pusat (KIP)