MKD Masuk Angin, Penegak Hukum Jadi Harapan

Jakarta, MC – Anggota Komisi IV DPR, Slamet Junaidi turut berkomentar sinis terhadap peradilan etika yang menjerat Ketua DPR kemarin. Menurutnya, perkembangan itu membuat publik makin gemas dengan tingkah laku para anggota dewan di DPR. Para legislator itu, menurut Slamet, tak ubahnya seperti prajurit yang mati-matian membela pimpinannya yang terindikasi pelanggaran etika berat.

Tentu saja, fenomena itu kian memperburuk citra DPR yang sedari awal sudah dinilai jauh dari prestasi. Politisi asal pulau garam Madura ini mengingatkan, waktu merupakan tantangan bagi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk menyelesaikan kasus “Papa Minta Saham.” Sebab, 19 Desember mendatang DPR sudah memasuki masa reses terakhir di masa persidangan 2015.

“Kalau mau uji forensik ke Polri cepat lakukan, karena waktu sudah sangat mepet. Jangan cuma menguluru-ulur waktu. Saya yakin pihak Polri pun siap,” desak legislator Fraksi Partai NasDem ini.

Slamet berpendapat, animo publik terhadap proses peradilan etika yang bergulir di DPR, setelah minggu lalu sempat menuai optimisme. Optimisme itu bermula dari keterbukaan MKD yang memproses kesaksian Sudirman Said dan Maroef Sjamsudin secara terbuka. Ada pun titik balik optimisme itu dipicu oleh pelaksanaan sidang secara tertutup saat menghadirkan Setya Novanto, di saat publik tengah menunggu-nunggu digelarnya peradilan itu secara terbuka.

Penurunan animo publik itu masih diperparah dengan indikasi permainan segelintir elit yang menghendaki dihentikannya peradilan etika terhadap Setya Novanto dengan berbagai jurus saktinya. Alhasil rekomendasi MKD dalam sidang internal yang digelar tertutup hanya menelurkan keputusan untuk melakukan uji forensik rekaman saja. Keputusan itu sangat jauh dari ekspektasi publik yang berharap MKD akan memanggil saksi kunci, seperti Riza Chalid dan Luhut Panjaitan. Padahal dua nama terakhir memiliki keterkaitan erat dengan kasus “Papa Minta Saham.”

Meski begitu, Slamet Junaidi masih menyimpan optimisme, bahwa kasus papa minta saham ini kelak akan tetap terbongkar, meski proses peradilan etika di MKD mulai masuk angin. Proses penyelidikan Kejaksaan Agung (Kejagung), menurutnya bisa menjawab dahaga masyarakat yang menginginkan keadilan. Dalam hemat Slamet, proses hukum di kejaksaan bisa berjalan secara profesional, bebas dari intervensi dan kepentingan politik sebagaimana terjadi dalam peradilan etika DPR.

“Kalau memang peradilan etika ini tidak bisa diharapkan, kita masih ada peradilan pidana, di mana saat ini kejaksaan agung sedang menyeledikinya. Jadi, bisa jadi proses pidana di Kejagung menjadi harapan