MoU dengan ORI, KIP Dorong Pelayanan Publik yang Transparan

Penandatanganan MoU tentang Peningkatan Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik antara Komisi Informasi Pusat RI (KIP-RI) dengan Ombudsman RI (ORI)

Jakarta, MC – Pelayanan informasi publik di Indonesia hingga kini dinilai masih sangat buruk. Tidak hanya soal objek atau materi informasi publiknya saja yang kerap ditutup-tutupi, tapi tata cara pelayanan informasinya juga seringkali terjadi maladministrasi.

Badan publik yang benar-benar patuh terhadap UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dianggap masih sangat minim. Dibutuhkan terobosan-terobosan baru agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan tepat dan segera.

Demikian pernyataan yang disampaikan oleh Evy Trisulo, Komisioner Bidang Kelembagaan Komisi Informasi Pusat RI disela-sela acara penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) dengan Ombudsman RI (ORI), seperti rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Selasa, 5/5.

Evy mengatakan, MoU tentang Peningkatan Pengawasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik tersebut merupakan salah satu upaya untuk mensinergikan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki kedua lembaga guna memperbaiki kualitas pelayanan informasi dan pelayanan publik secara umum di Indonesia.

“KIP dan ORI punya tugas dan fungsi yang hampir mirip, undang-undang yang membentuk kedua lembaga masih memiliki celah yang perlu disinergikan,” ujar Evy.

Menurutnya, KIP dan ORI merasa perlu untuk saling mengisi celah tersebut sehingga energi untuk memperbaiki pelayanan informasi dan pelayanan publik secara umum menjadi lebih besar, efektif, dan solid.

Ia menjelaskan, selama ini Komisi Informasi merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk menentukan bisa atau tidaknya suatu informasi yang dimiliki badan publik diakses oleh masyarakat. Sedangkan, yang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publiknya adalah Ombudsman RI.

“Disinilah salah satu titik temunya, karena tidak ada perbaikan pelayanan publik tanpa keterbukaan informasi, dan begitu pun sebaliknya,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menegaskan, perbaikan pelayanan publik mustahil terwujud tanpa komitmen keterbukaan informasi. Ia mengingatkan, standar pelayanan, tarif/biaya, jangka waktu, wajib dibuka informasinya agar masyarakat mendapat kejelasan pelayanan.

“Keterbukaan informasi akan menghapus pungutan liar dan mencegah terjadinya maladministrasi,” kata Danang.

Di tempat yang sama, Ketua Komisi Informasi Pusat RI Abdulhamid Dipopramono menjelaskan, ruang lingkup MoU antara KIP dan ORI itu beberapa diantaranya meliputi pertukaran informasi/data, sosialisasi kelembagaan, kajian/penelitian, dan pertukaran narasumber/tenaga ahli. Ia berharap, dengan ditandatanganinya MoU tersebut, pelayanan publik yang prima, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dapat segera terwujud.

“Saya kira, sebesar apapun persoalan yang kita hadapi di sektor pelayanan informasi dan pelayanan publik secara umum, jika kita saling bekerjasama, bersinergi, dan komitmen dengan MoU ini, masalah-masalah tersebut akan segera berganti dengan capaian-capaian terbaik yang bermanfaat untuk masyarakat,” kata Hamid.

MoU antara KIP dan ORI ini sendiri akan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang jika dirasa perlu. Paling lambat dua bulan setelah MoU ini ditandatangani, KIP dan ORI akan menentukan petunjuk teknis guna mengoperasionalisasikan secara konkret kerjasama-kerjasama yang ada dalam MoU.

Sumber : Komisi Informasi Pusat RI
Feri Firdaus (Asisten Ahli Bidang Komunikasi Komisi Informasi Pusat RI)