Nasdem : Pilkada Tak Perlu Diundur Karena Calon Tunggal

IMG_7329 Anggota Komisi II DPR – RI, Luthfi A Mutty

Jakarta, MC – Proses menuju Pilkada serentak akhir tahun ini kembali menemui persoalan baru. Ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) pasal 89A poin (3), menyaratkan pengunduran jadwal Pilkada hingga 2017 jika di suatu daerah hanya ada pencalonan tunggal. PKPU ini memunculkan polemik di tengah masyarakat.

Aturan ini dinilai akan menghentikan langkah calon yang sudah pasti diinginkan oleh warga. Juga tak memberikan kredit positif bagi parpol yang mampu melaksanakan kaderisasi kepemimpinan secara baik.

Sebelumnya diprediksi akan muncul satu pasangan calon saja di 15 daerah yang ikut jadwal pilkada serentak pada 9 Desember mendatang. Dinamika politik ini ditanggapi oleh anggota Komisi II DPR Luthfi A Mutty. Dia berpendapat bahwa ada atau tidaknya calon tandingan tidak lantas harus memundurkan Pilkada di daerah tersebut.

Luthfi beralasan bahwa ada dua kemungkinan jika di suatu daerah muncul pencalonan tunggal. Pertama, bakal calon tersebut memang sangat diinginkan oleh masyarakat, angka popularitasnya sangat tinggi hingga mustahil muncul calon lain yang bisa menandingi. Kedua, pencalonan tunggal dikarenakan rekayasa politik, yakni adanya upaya dari pasangan bakal calon yang memberikan uang ke sejumlah partai politik untuk menghindari adanya calon lain.

“Pada dasarnya untuk alasan yang pertama sebenarnya sah-sah saja karena toh itu kehendak masyarakat. Namun yang bahaya itu adalah pencalonan tunggal karena ada rekayasa politik yang dilakukan oleh bakal calon yang membayar partai lain, supaya gak ada calon lagi,” papar anggota Fraksi NasDem ini.

Ia menyebutkan bahwa untuk menyempurnakan regulasi dalam pilkada serentak, justru PKPU harus meletakan dasar pemikiran pada esensi pemilihan. Dengan memundurkan jadwal pemilihan untuk daerah tertentu harus dicermati secara seksama karena ternyata dalam UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada tidak diatur perihal tersebut. Oleh karenanya, Luthfi mengingatkan agar PKPU ini jangan melampaui Undang-Undang yang sudah ada, karena hal tersebut sudah melampaui kewenangan.

“PKPU kan pada dasarnya bisa diubah melalui gugatan, jadi untuk ke depannya, KPU siapkan saja skenario apabila pencalonan tunggal tersebut, jika memang ketunggalannya (calon) itu didukung secara regulasi. Apakah mekanismenya tersebut nanti dinyatakan aklamasi ataukah dalam kertas pemilihannya melawan kotak kosong?” Sebutnya seperti dalam rilis yang diterima MEDIA CELEBES, Selasa, 28/7.

Sebelumnya, dalam kunjungannya minggu lalu ke Surabaya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh secara tegas menolak ketentuan dalam PKPU tersebut. Ia menganggap peraturan yang terkandung dalam PKPU itu ‘sakit’ karena tidak berazaskan pada kepentingan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa tak ada yang salah jika pasangan calon pemimpin yang diinginkan masyarakat hanya satu saja.

Surya mengambil contoh pada pilkada wali kota Surabaya yang masih memiliki calon tunggal, yakni petahanan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Ia malah mempertanyakan alasan aturan penundaan hingga 2017, jika masyarakat memang hanya menginginkan satu pasangan calon saja. (red)

Sumber : Fraksi Nasdem DPR – RI