Ormas Islam Unjuk Rasa Sambut Abraham Samad di Makassar

Mantan Ketua KPK, Abraham Samad (Google)

Makassar, MC – Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam se-Sulawesi Selatan akan melaksanakan unjukrasa besar-besaran menyambut kedatangan mantan Ketua KPK Abraham Samad di Makassar.

Kedatangan Samad di Makassar, Selasa (23/2) pagi adalah untuk menghadiri pemanggilan Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Barat (Polda Sulselbar) terkait sangkaan pemalsuan dokumen.

Para relawan dan aktivis antikorupsi mengatakan, mereka sudah menyiapkan penyambutan, bak hendak menjemput seorang pahlawan yang pulang dari medan perang.

Keputusan untuk melakukan unjuk rasa disepakati setelah para aktivis bertemu di sekretariat Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulsel, Minggu malam, dihadiri wakil ormas, di antaranya dari Laskar Anti Korupsi Pejuang 45 (Laki P45), barisan Pemuda Penegak Sariat Islam KPPSI, Forum Mahasiswa Islam, Forum Pembela Islam (FPI), Forum Ukhuwah Islam (FUI), sejumlah LSM dan kelompok perjuangan antikorupsi.

Koordinator Kopel, Syamsuddin Alimsyah, seperti yang dikutip dalam sebuah situs online, Senin (23/2), membenarkan rencana unjuk rasa tersebut.

Menurut dia, Samad adalah mantan aktivis Komite Persiapan Penegakan Sariat Islam (KPPSI). Dia akan disambut sebagai sosok pejuang antikorupsi yang telah dikorbankan oleh mereka yang tidak senang dengan pemberantasan korupsi.

Selain itu, massa akan berunjuk rasa menolak pemberhentian sementara dua komisioner KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto oleh Presiden Jokowi karena sikap presiden dianggap sebagai cara untuk melegalkan tindakan korupsi.

Pengunjuk rasa akan mendeklarasikan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak pihak Polri untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap dua kasus yang ditersangkakan kepada kedua komisioner KPK tersebut.

Menurut Syamsuddin, pelanggaran yang disangkakan keduanya bukan pelanggaran pada saat keduanya  menjabat sebagai pimpinan KPK akan tetapi jauh sebelum keduanya terpilih memimpin KPK.

“Ini bentuk kriminalisasi yang sengaja melemahkan KPK,” katanya. (Red)