Otonomi Daerah Nasib-mu Kini…???

Wajo, MC – Otonomi daerah yang sejati-nya lahir untuk menggali potensi daerah agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat setempat rupanya hanya menjadi simbol.

Silang sengkarut aturan disebut sebagai pemicu kerancuan yang ada menjadi bola panas sehingga terkadang daerah penghasil tidak mendapat hak-hak sepenuh-nya berdasarkan aturan dan mekanisme yang berlaku.

Hal itu dijelaskan, Ali Ismail, pakar hukum di Wajo, Selasa 3/11.

Diungkap-nya, otonomi daerah yang seharus-nya menjadi pintu masuk pendapatan daerah tingkat II saat ini sudah melenceng dari skop yang ada.

Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor yang pada inti-nya untuk mengebiri hak-hak masyarakat setempat.

Seperti contoh di Wajo, beberapa perusahaan besar yang mesti-nya menjadi object otonomi daerah tidak berjalan secara maksimal dan hampir mengebiri asas otonomi daerah.

Hal itu disebabkan cara telaah otonomi daerah yang tidak relevan dengan asas, aturan dan mekanisme yang ada.

“Semangat otonomi ending-nya adalah untuk mensejahterahkan masyarakat setempat, nah, bila fakta-nya ternyata tingkat kesejahteraan masyarakat setempat tidak sejahtera, maka tujuan otonomi daerah tidak tercapai,” jelas Ismail.

Satu perusahaan, seharusnya memperhatikan hal ini, pertama, masyarakat diberdayakan, beri efek positif terhadap ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Efek bilamana perusahaan memahami akan arti otonomi daerah, kaitan-nya dengan PAD, jika otonomi daerah berjalan maksimal, maka tidak perlu pemerintah menggenjot pajak.

“Jika pendapatan, pendidikan dan aspek sosial ekonomi masyarakat terpenuhi atas hadir-nya perusahaan didaerah mereka, maka dengan sendiri-nya masyarakat akan melaksanakan kewajiban-nya tanpa harus pemerintah bekerja keras mengumpul pajak, itu contoh kecil,” terang Ismail.

Sementara, salah seorang pemerhati lingkungan, Amiruddin, mengungkap, beberapa perusahaan yang ada di-Wajo dapat dikata tidak memenuhi standar akibat tidak terpenuhi-nya dampak lingkungan (amdal) yang ada.

“Misalkan saja, perusahaan gas PT LNG South Sulawesi, disinyalir tidak memenuhi amdal. Nah, bila satu persyaratan tidak terpenuhi, maka perusahaan yang bersangkutan pada dasar-nya tidak boleh beroperasi, belum lagi persyaratan lain-nya yang tidak terpenuhi dan sementara di-kaji,” terang Amir.(aci)