Pacu Kemampuan Perangkat Desa, Camat di Wajo Aktif Sosialisasi

logo-wajo Logo Kabupaten Wajo

Wajo, MC – Untuk memacu dan meningkatkan kemampuan aparat pemerintah desa terhadap pengenalan dan pengimplementasian peraturan dan perundang-undangan tentang desa, pemerintah kecamatan Penrang menggelar Sosialisasi Peraturan Undang-Undang tentang Desa di kantor setempat, Senin 2/5.

Kegiatan itu dibuka oleh Camat Penrang Andi Muh Baso Iqbal yang dihadiri pula oleh jajaran Muspika, Kepala Desa bersama Perangkat Desa dan beberapa unsur pemerintahan desa lingkup pemerintah Kecamatan Penrang.

Camat Penrang Baso Iqbal dalam sambutannya mengungkap sosialisasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengangkat kompetensi aparat pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa, khususnya dalam hal pengenalan dan pengimplementasian peraturan dan perundang-undangan tentang desa.

Sosialisasi itu pula, kata Camat, juga dimaksudkan agar para kepala desa bersama perangkat desa mampu menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, utamanya dalam peningkatan pelayanan demi untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat desa.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPDK) Kabupaten Wajo, Syamsul Bahri yang kesempatan itu membawa materi mengungkap apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang dimotori oleh pemerintah kecamatan.

Ia menyambut baik dan menilai bahwa kegiatan itu adalah bentuk pembinaan dan pengawalan terhadap penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa yang secara langsung digerakkan oleh Camat.

“Secara pribadi, kami mengapresiasi kegiatan itu sebagai bentuk peran aktif pemerintah kecamatan dalam pembinaan dan pengawalan penyelenggaraan pemerintah desa. Sosialisasi itu pula kami gambarkan sebagai bentuk sinergitas antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan untuk menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang baik dan benar seperti yang diamanahkan dalam undang-undang,” ujar Syamsul Bahri.

Lanjut, mantan Camat Bola ini memaparkan beberapa poin penting yang menurutnya patut menjadi perhatian pemerintah desa kaitannya dengan pengimplementasian peraturan dan perundang-undangan tentang desa diantaranya ; mekanisme pelaksanaan musyawarah desa, mekanisme pembentukan peraturan desa (Perdes) dan paparan tentang 4 Perdes yang dalam pengesahannya harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah.

“Keempat Perdes itu diantaranya ; Perdes tentang Anggaran Pemerintah dan Belanja Desa (APBDes), Perdes tentang Pungutan, Perdes tentang Tata Ruang dan Perdes tentang Organisasi Pemerintah Desa. Rancangan Perdes ini harus dievaluasi oleh Bupati sebelum disahkan,” terang Syamsul Bahri.

Selain Kepala BPMPDK Wajo, Camat juga menghadirkan pendamping desa tingkat kabupaten untuk membawakan materi dalam kegiatan tersebut. (SIPD/K)