Parpol Jangan Tuntut APBN Jika Belum Jujur

Jakarta, MC – Wacana penggelontoran bantuan dana senilai Rp 1 Triliun pertahun kepada setiap partai politik oleh pemerintah ditanggapi serius oleh Komisi Informasi Pusat.

Meski gagasan itu baik namun tetap haruslah disikapi secara bijak dan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.

Dibutuhkan analisis dan kajian yang sangat mendalam terhadap gagasan itu sehingga nantinya mampu melahirkan formulasi yang benar-benar tepat dan dapat diterima oleh seluruh komponen bangsa.

Demikian pandangan yang disampaikan oleh Komisioner Komisi Informasi Pusat Yhannu Setyawan di Jakarta, Kamis (12/3).

“Pada prinsipnya kami setuju dengan gagasan itu, tapi jika melihat kondisi parpol yang saat ini cenderung tak mau terbuka dan  jujur kepada publik, sepertinya momentumnya belum pas,” ujarnya seperti dalam rilis yang diterima mediacelebes.com melalui surat elektronik, Jumat, 13/3.

Sebelum bicara penambahan dana dari APBN, menurut Yhannu, parpol haruslah lebih dulu bersikap transparan dan akuntabel terhadap laporan keuangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Yhannu menjelaskan, saat ini belum ada Parpol yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membangun Sistem Layanan Informasi, maupun membuat Daftar Informasi Publik. Padahal itu semua merupakan standar minimal yang diwajibkan oleh UU KIP kepada parpol sebagai badan publik.

Tidak hanya itu, lanjut Yhannu, jika penggelontoran dana tersebut benar-benar dilakukan, pengelolaan dana parpol nantinya haruslah menggunakan standar pengelolaan keuangan negara. “Ini sangat penting agar pengelolaan dana parpol dapat dikontrol secara lebih ketat,” ujarnya.

Jika setelah itupun masih saja parpol melanggar hukum dalam membiayai kebutuhanya, menurut Yhannu haruslah ada sanksi yang benar-benar sangat berat, tegas, dan mampu memberikan efek jera.

Memang, ujar Yhannu, ia menyadari bahwa sesempurna apapun sistem yang mengatur soal pendanaan parpol, pelanggaran hukum tetap akan terus terjadi jika mindset para politisi atau pengelola parpol masih tertutup dan alergi terhadap prinsip-prinsip keterbukaan informasi.

“Untuk itu parpol hendaknya jangan terlalu banyak menuntut pendanaan dari APBN jika belum sepenuhnya tunduk dan melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” tegas Yhannu.

Akhir tahun 2014 lalu, Komisi Informasi Pusat memberikan anugerah keterbukaan informasi publik kepada badan publik. Salah satunya adalah badan publik dengan kategori partai politik.

Dari 12 parpol, hanya 4 parpol saja yang mengembalikan kuesioner penilaian mandiri yakni Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Keempat parpol itulah yang kemudian divisitasi dan verifikasi data dan informasinya secara langsung oleh Komisi Informasi Pusat.

Dari nilai maksimal 100, perolehan nilai partai politik termasuk sangat rendah jika dibandingkan dengan kategori badan publik lainnya.

Partai Gerindra yang menjadi peringkat pertama hanya meraih nilai 57. Ditempat kedua, ketiga, dan keempat berturut-turut adalah Partai Keadilan Sejahtera dengan nilai akhir 31, Partai Kebangkitan Banga dengan nilai akhir 22, dan Partai Amanat Nasional dengan nilai akhir 16.

Sumber : Komisi Informasi Pusat