PDI-P Wajo Apresiasi Predikat WTP Pemda

IMG_20160223_203932 Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Wajo, Hj Husniaty HS

Wajo, MC – Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo menyerahkan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pemerintah dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2015 kepada DPRD Kabupaten Wajo untuk dibahas bersama dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Draft Ranperda tersebut diserahkan oleh Wakil Bupati Wajo Andi Syahrir Kube Dauda kepada Ketua DPRD Kabupaten Wajo HM Yunus Panaungi di Ruang Rapat Istimewa DPRD Kabupaten Wajo, Kamis 16/6.

Juru Bicara Fraksi PDI-Perjuangan, Hj Husniaty HS dalam pemandangan umum-nya mengungkap usulan Rancangan PERDA Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah merupakan tindak lanjut pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014.

Isinya, kata Husni, menerangkan bahwa setiap Kepala Daerah menyusun dan mengajukan Rancangan PERDA tentang Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas bersama.

“Rancangan PERDA yang diusulkan tersebut, berupa Laporan Keuangan yang telah melalui pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir,” ujar Husni.

Lanjut, Legislator Wajo dua periode ini mengungkap gambaran realiasi anggaran berupa ; Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2015 yang sebelumnya ditarget realisasikan 1 Trilyun 322 Juta Lebih, hanya mampu terealisasi sebesar 1 Trilyun 279 Juta Lebih atau sekitar 96,77 Persen.

“Hal itu disebabkan oleh belum tercapainya target Realisasi Pendapatan Transfer dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah. Meski, salah satu item lainnya yakni ; Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang sebelumnya ditarget sebesar 108 Milyar 891 Juta Lebih meningkat menjadi 114 Milyar 351 Juta Lebih atau sekitar 105,01 Persen. Akan tetapi, peningkatan itu belum mampu memenuhi target Pendapatan Daerah secara keseluruhan,” tutur Ketua Komisi 4 DPRD Wajo ini.

Sementara untuk Belanja Daerah, yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat pada tahun 2015, hanya mampu terealisasi sebesar 1 Trilyun 183 Juta Lebih dari target realisasi yang direncanakan sebesar 1 Trilyun 431 Juta Lebih atau sekitar 82,72 Persen.

“Dengan demikian, maka terdapat sisa anggaran sebesar 247 Milyar 352 Juta Lebih. Tidak terpenuhinya target tersebut karena belum terealisasinya sekian persen belanja yang di-pos anggarkan pada masing-masing SKPD. Bahkan diantaranya, masih ada yang belum mampu merealisasikan anggaran belanja SKPD-nya hingga 90 persen,” papar mantan Ketua PDI-Perjuangan Wajo ini.

Tidak hanya itu, Husni juga menerangkan postur anggaran terhadap realisasi Transfer yang merupakan Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, serta Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang sebelumnya dianggarkan sebesar 67 Milyar 924 Juta Lebih, masih menyisakan anggaran sekitar 0,29 Persen atau hanya mampu terealisasi sebesar 67 Milyar 726 Juta Lebih.

Ia menilai, tidak terpenuhinya target realisasi tersebut dikarenakan transfer anggaran ke desa hanya mampu terealisasi 99,70 Persen atau sebesar 66 Milyar 812 Juta Lebih dari target 67 Milyar 011 Juta Lebih.

“Sementara untuk transfer bantuan keuangan pada Partai Politik yang sebelumnya dianggarkan sebesar 913 Juta Lebih dapat terealisasi hingga 100 Persen,” pungkas Husni menerangkan.

Selain gambaran tentang postur APBD tersebut, ujar Husni, Fraksi PDI-P juga mencermati beberapa hal yang patut menjadi perhatian, khususnya berkaitan dengan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT Wajo Energi Jaya yang sejak empat tahun terakhir alami kerugian.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Wajo Energi Jaya per 31 Desember 2015, tertera kerugian yang dialami oleh perusahaan daerah ini sebesar 5,6 Milyar lebih dengan nilai penyertaan modal sebesar 4,7 Milyar lebih.

“Angka kerugian itu cukup fantastis jika dibanding dengan keuntungan yang diharap dari hadirnya perusahaan daerah ini di Kabupaten Wajo. Kondisi ini tentu tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa adanya perhatian dan sumbangsih pemikiran dari seluruh komponen, termasuk kita semua yang hadir ditempat ini. Dan, yang paling penting adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan terhadap perusahaan tersebut dapat lebih dimaksimalkan dan berjalan sesuai dengan regulasi yang ada,” imbau Husni.

Mengakhiri pemandangan umumnya, PDI-P Wajo beri apresiasi kepada Bupati Wajo bersama jajaran atas Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan tahun 2016 ini. “Semoga apa yang dicapai tersebut dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan dikemudian hari” kunci Husni. (Aci)

(Sumber Data : Pemandangan Umum Fraksi PDI-P Kabupaten Wajo)