Pegawai dan Siswa Gerakkan Kebersihan, LSM Saran Tambah Armada

“Dari Pencanangan Program Kebersihan Kota Sengkang”

Wajo, MC – Gerakan kebersihan yang terbungkus dalam Program Kota Sengkang menuju Kota Bersih dan Sehat seperti yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Wajo membuat ribuan pegawai dan siswa sekolah tingkat SD, SMP dan SMA turun ke-jalan dan permukiman warga melakukan pembersihan.

Gerakan ini dipimpin langsung oleh Bupati Wajo A Burhanuddin Unru yang diawali dengan bunyi sirine setelah pelaksanaan apel besar di Lapangan Merdeka Sengkang, Jumat, 3/10.

Pada gerakan itu masing-masing pegawai dan siswa disebar hampir di seluruh poros jalan dan permukiman warga. Berbekal sapu lidi dan kantong plastik, tampak mereka dengan semangat dan tanpa rasa malu menyapu dan memungut sampah yang mereka temui di jalan. Bahkan diantara mereka, adapula yang dengan rela membersihkan pekarangan rumah warga.

Bupati Wajo A Burhanuddin Unru mengatakan, kebersihan khusus kota Sengkang menjadi fokus pemerintah untuk bisa terlaksana dan membudaya ditengah masyarakat. Gerakan itu dimotori oleh para pegawai dan siswa sekolah setiap hari jumat dan akan dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Pegawai dan siswa sekolah digerakkan dengan harapan pola hidup bersih dan sehat ini membudaya. Setiap hari jumat, pegawai dan siswa akan diturunkan melakukan pembersihan secara serentak. Pemerintah juga akan mengupayakan agar fasilitas terkait sarana dan prasarana kebersihan dalam kota dilengkapi,” ungkap Bupati.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pemuda Nusantara, Ambo Upe atas gerakan serentak ini beri acungan jempol kepada pemerintah. Menurutnya, gerakan itu sangat bermanfaat karena menyangkut dengan keindahan dan perwajahan kota Sengkang.

Selain itu, gerakan kebersihan yang dilakukan oleh pegawai dan siswa ini pula dapat dimaknai sebagai upaya edukasi kepada masyarakat akan arti pentingnya kebersihan. Menurutnya, meski masyarakat telah memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi kebersihan, namun, itu belum cukup bila hanya mengandalkan pemerintah semata tanpa dukungan dari masyarakat sendiri.

“Jangan karena sudah membayar retribusi kebersihan, masyarakat enggan peduli terhadap kebersihan lingkungan. Harus disadari bahwa, kebersihan adalah tanggung-jawab bersama, oleh itu, masyarakat harus berpartisipasi membantu pemerintah, minimal tidak membuang sampah disembarang tempat atau turun bersama pemerintah melakukan pembersihan,” terang Ambo.

Lebih lanjut Ambo menjelaskan bahwa, kebersihan adalah hal pokok yang tidak bisa terpisahkan dalam diri setiap manusia. Kebersihan juga harus membudaya ditengah masyarakat setiap hari-nya. Pemerintah telah melakukan gerakan dan hal itu secara langsung telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun, intisari dari gerakan itu merupakan motivasi kepada masyarakat untuk peduli akan kebersihan, baik untuk kepentingan pribadi maupun terhadap lingkungan sekitar,” terang Ambo Upe.

Tidak hanya beri komentar setuju dengan gerakan pemerintah, Ambo kesempatan itu menanggapi saran Bupati yang meminta dukungan kepada seluruh elemen, khususnya kalangan pers dan LSM untuk memberi masukan saran kepada pemerintah.

Dia menilai, harapan Bupati itu adalah bentuk kesungguhan-nya melaksanakan program kebersihan dan penataan kota Sengkang.

Namun demikian, pada sesi ini, Dia menyarankan Bupati untuk memberi ketegasan agar aset dan ruang-ruang publik (space public) bisa terpelihara, terjaga dan tetap lestari.

“Misalkan saja, Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada di kawasan terminal Callaccu Sengkang, itu diharap agar tetap terpelihara dan tidak dialih fungsikan. Begitupula dengan beberapa ruang terbuka publik lainnya diharap agar lebih dimaksimalkan, bahkan bila perlu ditambahkan,” kunci Ambo.

Ditempat yang sama, A Munir, salah seorang pemerhati lingkungan di Wajo mengungkap pendapat terkait masalah kebersihan di Kota Sengkang. Dia menilai kendala pokok yang dihadapi pemerintah dan masyarakat adalah kurangnya armada dan petugas kebersihan yang dimiliki oleh dinas terkait.

Dia menyarankan pemerintah menambah faktor utama pendukung kebersihan ini. Menurutnya, akan lebih baik bila pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan armada dan petugas kebersihan dibanding pemerintah melakukan pengadaan kendaraan dinas pejabat.

“Masalahnya, karena armada yang dimiliki oleh Dinas terkait sudah tergolong tua dan tidak mampu lagi beroperasi secara maksimal,” terang Munir.

(Penulis : Nur Asri, SH)