Pekan Depan, JIPP Akan Laporkan Partai Gerindra

Jaringan Independent Pemantau Pilkada (JIPP) pekan depan akan melaporkan Partai Gerindra terkait praktik politik uang (suap menyuap) dalam hal jual beli rekomendasi Calon Kepala Daerah berkedok hasil survey.

JIPP juga akan mendesak Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) mendiskualifikasi Partai Gerindra agar tidak diikutkan dalam tahapan Pilkada serentak tahun 2015 ini.

Berikut Salinan Siaran Konferensi Pers JIPP yang diterima MEDIA CELEBES melalui via email, Rabu, 20/5 :

Terkait dengan laporan sejumlah kalangan LSM, Aktivis demokrasi dan pemerhati demokrasi yang ada di daerah adanya laporan resmi kepada kami khususnya Sulawesi Selatan kuat indikasi adanya dugaan money politik dalam praktek suap meyuap/setor menyetor yang dilakukan oknum pengurus partai politik yaitu berasal dari partai Gerindra Sulawesi Selatan saudara yang bersangkutan Latinro Latunrung sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah yang mana menerima pemberian uang/barang dalam arti dapat di kategorikan gratifikasi, sebagai bahan dan contoh kasus masih segar dalam ingatan kita kasus hambalang yang melibatkan saudara Anas Urbaningrum terkait kasus gratifikasi Lembaga Survei, pola suap menyuap itu berbagai macam macam metodenya salah satunya seperti suap atas mengatasnamakan lembaga tetapi mematok dan memaksakan sejumlah nominal uang sebagai upeti untuk pengurus partai, contoh kasus yang ada di Partai Gerindra saat ini, meminta sejumlah uang berkedok survei. kami tegaskan hal itu tidak diatur dalam ketentuan hukum dan perundang-undangan dalam hal mendapatkan rekomendasi pencalonan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam UU nomor 1 tahun 2015 pada pasal 47 “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota.” dalam hal tersebut maka partai tersebut jika terbukti akan di diskualifikasi”. serta dalam perubahan Undang-Undang tersebut yang tertuang UU no 8 tahun 2015 pada pasal 47 ayat IV dikatakan dengan jelas: “Setiap Orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bilamana terbukti maka dapat di berikan sanksi dengan mendiskualifikasi”. Maka dari itu untuk menyikapi hal tersebut berikut bukti terlampir yang di kirimkan kepada kami, maka secepatnya kami akan melaporkan aduan ini ke Bawaslu Pusat,KPU pusat juga sementara kita kaji bila ada ketentuan dan aturan kita akan laporkan juga ke Mabes Polri dan kejaksaan agung serta KPK jika berindikasi kuat tindak pidana korupsi berupa gratifikasi Survei yang di lakukan oknum ketua DPD Gerindra Sulawesi Selatan (sdr.Latinro Latunrung) karena kuat dugaan di sinyalir melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat kebijakan “Membebankan sejumlah materi/mematok Mahar kepada sejumlah calon kepala daerah dalam rangka mendapatkan rekomendasi dalam hal ini memperjualbelikan”. Kami juga melakukan pantauan serta advokasi memang seminggu ini ramai di media cetak dan online lokal disana (Sulsel) berita terkait kasus tersebut.

Menindak lanjuti temuan tersebut maka Kami organisasi independent yang melakukan pemantuan terkait hal tersebut akan melaporkan segera hal ini, hal semacam ini tidak boleh terjadi apa yang di lakukan oleh pengurus parpol tersebut memperjualbelikan demokrasi adalah kategori perbuatan melawan hukum untuk itu kami akan melakukan pemantauan serentak terkait proses pelaksanaan pilkada serentak yang rencananya akan di gelar desember mendatang, juga setidaknya kasus ini akan menjadi contoh partai-partai lain untuk tidak melakukan praktek kotor suap-menyuap dalam mendapatkan rekomendasi pencalonan kepala daerah, mengingat bahwa sumber masalah KORUPSI salah satunya adalah tingginya kost yang di bebankan kepada calon kepala daerah, sehingga bila sudah menjabat akan melakukan upaya korupsi sebagai akibat banyaknya kost yang di keluarkan pada saat pilkada, salah satunya adalah praktek kotor para elit parpol suap-menyuap terkait rekomendasi partai. Apa yang oknum pengurus Partai Gerindra lakukan seperti contoh ini tak layak untuk di tiru, tidak memberikan contoh pembelajaran demokrasi yang sehat yang jauh dari praktek kotor “money Politik” untuk itu kami JARINGAN INDEPENDENT PEMANTAU PILKADA mengecam dan menyayangkan tindakan oknum pengurus partai tersebut, kami juga akan segera menginvestigasi lebih dalam, sebab kuat kemungkinan hal serupa juga terjadi partai yang lain, ini baru beberapa laporan dari beberapa daerah, mengingat kasus-kasus seperti ini sudah menjadi rahasia umum pada saat perhelatan pilkada. Cara-cara kotor ini memang sudah berakar tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi alasan, aturan harus di perketat sanksi harus tegas dan keras. sudah cocok kalau di diskualifikasi saja. Agar kedepan siapa yang menjadi kepala daerah bersumber dari orang-orang yang menjalani proses demokrasi dengan sehat dan jujur, bukan orang yang baru mau menjadi kepala daerah sudah melakukan praktek kotor SUAP MENYUAP seperti ini, inilah cikal bakal kepala daerah KORUPTOR, kalau jadi sudah pasti orangnya juga kotor. Kami juga mendesak Bawaslu dan KPU untuk tidak main-main dalam menegakkan aturan kalau memang terbukti segera bertindak dan sanksi tegas. Terimah Kasih.

Jakarta, 21 Mei 2015
JIPP (JARINGAN INDEPENDENT PEMANTAU PILKADA)

Hendrawan Sugiarto,SH,.MH
Koordinator Divisi Advokasi & Pelaporan